JAKARTA, satukanindonesia.com – Keputusan Melanesian Spearhead Group (MSG) yang kembali menyoroti akses Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) ke Papua menempatkan Indonesia pada posisi yang tidak mudah.
Situasi tersebut dinilai, menjadi ujian bagi diplomasi Indonesia sekaligus komitmen Negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan HAM yang selama ini dikedepankan di tingkat Internasional.
Sorotan terhadap Indonesia menjadi semakin kuat, karena saat ini Indonesia memegang jabatan Presiden Dewan HAM PBB.
Dalam posisi tersebut, Indonesia dituntut menunjukkan konsistensi terhadap mekanisme HAM internasional, termasuk terkait permintaan kunjungan OHCHR ke Papua.
Apabila akses tersebut tidak diberikan, hal itu berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai keselarasan antara peran Indonesia di forum HAM global dan kebijakan yang diterapkan di dalam Negeri.
Di sisi lain, Indonesia juga berstatus sebagai Associate Member atau anggota asosiasi MSG. Keanggotaan tersebut, awalnya diharapkan dapat mendukung penyelesaian persoalan Papua melalui jalur damai.
Namun, dalam perkembangannya, isu Papua tetap menjadi agenda yang terus dibahas dalam berbagai pertemuan MSG.
Perhatian MSG terhadap Papua meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun. Pada tahap awal, organisasi tersebut menerima Indonesia sebagai anggota asosiasi dan memberikan status pengamat kepada perwakilan Papua. Saat itu, MSG juga meminta, para duta besar Negara anggota dapat berkunjung ke Papua.
Kunjungan tersebut kemudian terlaksana dengan pengawalan pemerintah Indonesia.
Perkembangan berikutnya ditandai dengan munculnya berbagai resolusi terkait Papua.
MSG mendorong pembentukan tim pencari fakta, sementara Pacific Islands Forum (PIF) pada 2019 mengeluarkan resolusi yang mendukung kunjungan OHCHR ke Papua.
Resolusi tersebut kemudian memperoleh dukungan dari sejumlah Negara dan kawasan, termasuk Uni Eropa, Belanda, Inggris, Jerman, Polandia, Spanyol, Kanada, Portugal, Australia, dan Amerika Serikat (AS).
Pada 2023, isu Papua kembali dibahas oleh MSG dan diteruskan ke PIF. Forum tersebut kembali menegaskan, pentingnya pelaksanaan resolusi 2019 terkait kunjungan OHCHR.
Dalam upaya tersebut, Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape ditunjuk sebagai utusan khusus PIF untuk berdialog dengan Presiden Joko Widodo mengenai rencana kunjungan tersebut.
Kedua pemimpin itu beberapa kali bertemu Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintah Indonesia, baik di luar negeri maupun di Jakarta. Pertemuan-pertemuan tersebut berfokus pada pembahasan akses OHCHR ke Papua.
Pada 2024, MSG mengeluarkan keputusan bahwa Indonesia sebagai anggota asosiasi diminta melaporkan perkembangan terkait kunjungan OHCHR dalam KTT MSG 2025.
Namun, ketika agenda tersebut kembali dibahas, laporan yang diminta tidak disampaikan.
Sebagai alternatif, Indonesia mengusulkan kunjungan para menteri luar (Menlu) Negeri negara-negara Melanesia ke Papua. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak oleh para pemimpin MSG.
Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape menyatakan, isu tersebut telah ditangani pada tingkat kepala negara melalui mekanisme yang melibatkan utusan khusus PIF, sehingga tidak dapat diturunkan menjadi pembahasan di tingkat menteri luar negeri.
Dalam forum yang sama, Marape juga menegaskan, pandangannya mengenai identitas dan hubungan historis masyarakat Melanesia.
Menurutnya, sebelum masa kolonialisme, masyarakat Melanesia hidup dalam satu ruang budaya tanpa batas-batas politik seperti yang ada saat ini.
Isu identitas, kawasan, dan geopolitik Melanesia kembali mengemuka dalam Melanesian Ocean Summit (MOS) yang digelar di Port Moresby, Papua Nugini, pada April 2026. Forum tersebut membahas berbagai isu, mulai dari geopolitik, wilayah laut, lingkungan, hingga identitas masyarakat Melanesia di kawasan Pasifik.
Dalam pertemuan itu, sejumlah pembicara menyoroti sejarah kolonialisme, hubungan antar masyarakat Melanesia, serta berbagai persoalan yang masih dihadapi sejumlah wilayah di kawasan tersebut.
Menurut penulis, keputusan MSG pada 2026 merupakan bagian dari proses panjang yang menunjukkan semakin kuatnya tekanan organisasi tersebut terhadap Indonesia.
Dalam keputusan terbaru, MSG menyatakan, apabila akses OHCHR ke Papua tidak terealisasi, status Indonesia sebagai Associate Member akan ditinjau kembali dalam KTT MSG 2027.
Situasi tersebut memunculkan dua kemungkinan. Jika Indonesia memberikan akses kepada OHCHR, langkah itu dapat dipandang sebagai bentuk keterbukaan terhadap mekanisme HAM Internasional dan memperkuat kredibilitas Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
Selain itu, posisi Indonesia di MSG berpotensi menjadi lebih aman karena salah satu tuntutan utama organisasi tersebut telah dipenuhi.
Namun, pilihan tersebut juga mengandung risiko. Hasil kunjungan OHCHR dapat menghasilkan laporan yang kritis terhadap kondisi HAM di Papua dan menjadi bahan pembahasan di berbagai forum Internasional.
Sebaliknya, jika Indonesia menolak memberikan akses, pemerintah tetap dapat mempertahankan kontrol terhadap kunjungan Internasional ke Papua.
Akan tetapi, langkah itu berpotensi memperbesar tekanan diplomatik dari MSG dan PIF, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi Indonesia sebagai pemimpin Dewan HAM PBB.
Penolakan juga dapat memperkuat alasan bagi MSG, untuk meninjau kembali status Indonesia sebagai anggota asosiasi pada KTT 2027.
Dengan demikian, persoalan akses OHCHR tidak hanya berkaitan dengan isu HAM, tetapi juga menyangkut hubungan kelembagaan Indonesia dengan organisasi regional tersebut.
Menurut penulis, kedua pilihan tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda. Memberikan akses kepada OHCHR berisiko menghadirkan laporan yang mungkin kritis, tetapi dapat memperkuat posisi diplomatik Indonesia.
Sebaliknya, menolak akses dapat menjaga kendali pemerintah terhadap wilayah Papua, namun berpotensi meningkatkan tekanan Internasional dan memperbesar kemungkinan evaluasi status Indonesia, di MSG.
Pada akhirnya, Indonesia menghadapi dilema yang tidak sederhana. Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia dituntut menunjukkan keterbukaan terhadap mekanisme HAM Internasional.
Sementara sebagai Associate Member MSG, Indonesia menghadapi tekanan untuk memenuhi permintaan akses OHCHR ke Papua.
Keputusan yang diambil nantinya akan menjadi salah satu tolok ukur bagi kredibilitas Indonesia, baik di tingkat global maupun regional. [***/GRW]
Penulis: Ibrahim Peyon, S.Sos., M.Si., Ph.D, Antropolog Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua.
