
Pematangsiantar, SATUKANINDONESIA.Com — Seorang siswi SMP di Kabupaten Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, diduga menjadi korban perundungan atau kekerasan.
Peristiwa ini mendapat perhatian dari Komunitas Masyarakat Forum Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (FMP3).
Ketua Komunitas Masyarakat FMP3, Ricardo Hutabarat, kepada wartawan Satukanindonesia.com menegaskan, Kepala SMP Negeri Pematangsiantar, agar memberikan penjelasan mengenai informasi tersebut.
Beberapa hal yang menjadi perhatian FMP3 antara lain kronologi kejadian, waktu dan lokasi dugaan kejadian, pihak-pihak yang telah dimintai keterangan, keberadaan saksi, serta langkah yang telah dilakukan pihak sekolah.
FMP3 juga meminta penjelasan apakah sekolah memiliki CCTV atau dokumentasi lain yang dapat membantu proses klarifikasi.
“Kami tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan. Yang kami minta adalah kejelasan fakta. Kalau benar terjadi, harus ada penanganan dan perlindungan terhadap anak. Kalau informasi tersebut tidak benar atau tidak sesuai fakta, pihak sekolah juga perlu memberikan klarifikasi secara resmi,” ujar Ricardo Hutabarat.
Perlindungan Siswi Harus Menjadi Prioritas
FMP3 menekankan bahwa dalam persoalan yang menyangkut peserta didik, aspek perlindungan anak harus menjadi perhatian utama.
Pihak sekolah diharapkan memastikan siswi yang diduga menjadi korban tidak mengalami intimidasi, tekanan, ancaman maupun perundungan lanjutan.
Selain itu, komunikasi dengan orang tua atau wali serta akses terhadap pendampingan apabila diperlukan juga menjadi bagian yang perlu dijelaskan kepada publik.
FMP3 juga mengingatkan agar identitas pribadi anak tidak dipublikasikan secara tidak perlu, termasuk informasi yang dapat menyebabkan anak mudah dikenali.
Dinas Pendidikan Diminta Turun Melakukan Verifikasi
Selain Kepala SMP, FMP3 juga meminta Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, Syaiful Rizal, S.STP., memberikan penjelasan mengenai sejauh mana Dinas Pendidikan mengetahui dan menangani informasi tersebut.
FMP3 meminta klarifikasi antara lain:
– apakah Dinas Pendidikan telah menerima laporan;
– kapan laporan atau informasi diterima;
– apakah telah meminta laporan resmi dari pihak sekolah;
– apakah telah dilakukan verifikasi;
– apakah Dinas Pendidikan akan melakukan monitoring;
– serta bagaimana memastikan perlindungan peserta didik tetap berjalan.
FMP3 menilai pengawasan Dinas Pendidikan penting untuk memastikan penanganan di tingkat satuan pendidikan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Jangan Ada Pembiaran, Tetapi Jangan Juga Menghakimi,” tegas Ricardo Hutabarat.
Ricardo mengatakan, FMP3 akan tetap mengedepankan prinsip objektivitas.
“Kami tidak menuduh siapa pun. Kami meminta pihak sekolah dan Dinas Pendidikan membuka fakta berdasarkan hasil pemeriksaan. Jika terbukti ada perundungan, tentu harus ada langkah qperlindungan dan penanganan sesuai ketentuan. Jika tidak terbukti, masyarakat juga berhak mendapatkan klarifikasi yang jelas,” tegasnya.
Menurut Ricardo, lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi seluruh peserta didik untuk belajar, berkembang dan mendapatkan perlindungan.
Karena itu, apabila dugaan tersebut terbukti, diperlukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan pencegahan perundungan di sekolah agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
SATUKANINDONESIA.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak sekolah, Dinas Pendidikan, orang tua/wali, maupun pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan penjelasan berdasarkan fakta. (Red)













