MANOKWARI, SATUKANINDONESIA.Com – Guna mendukung pembangunan Astacita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mengevaluasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
Gubernur provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan mengatakan, program prioritas yang disusun oleh pemerintah daerah harus sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Kami evaluasi semua program kerja, termasuk menyiapkan program prioritas yang sinkron dengan nasional,”katanya.
Gubernur Dominggus mengutarakan, setiap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi telah memaparkan program prioritas yang akan diselenggarakan 5 tahun mendatang.
Program kerja tersebut, menurut dia, sudah mengakomodasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2025-2030 sehingga pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat berjalan maksimal.
“Ada banyak program, seperti pendidikan dalam arti luas dan pertanian. Kalau belum sesuai visi dan misi, harus direvisi,” jelas Dominggus.
Menurutnya, penyusunan RPJMD Papua Barat mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Dokumen tersebut, akan dilakukan uji publik.
Kata Gubernur, pemerintah provinsi akan menggelar rapat kerja dengan tujuh kepala daerah tingkat kabupaten di Papua Barat untuk menyelaraskan penyusunan program pembangunan 5 tahunan.
“RPJMD kabupaten harus mengacu pada RPJMD provinsi. Makanya, kami agendakan rapat kerja dengan para bupati pada tanggal 22 April 2025,”tutur Dominggus.
Sementara Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Deassy D. Tetelepta menjelaskan, RPJMD maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 sudah dilakukan penyesuaian.
RPJMD berjalan paralel dengan RKPD perubahan yang harus ditetapkan paling lambat minggu pertama periode Mei 2025 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025.
“Supaya pemerintah dapat masukan yang kompleks untuk lengkapi RPJMD, sama halnya dengan RKPD perubahan karena keduanya paralel,”pungkas Deassy. [**/GRW]
