Jakarta, SatukanIndonesia.com – Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR RI Achmad Baidowi mengharapkan agar isu politik identitas tidak digunakan kembali, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu di 2024.
Politik identitas yang dimaksud adalah yang menjatuhkan lawan politik dalam kontestasi Pemilu, baik dalam konteks Pemilihan Legislatif (pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), maupun Pilkada serentak 2024.
Baca Juga: PAN Minta Semua Pihak Mengawasi Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu
“Satu hal yang saya tekankan dalam pemilu ke depan ini, tidak ada lagi pertarungan politik identitas. Maksudnya politik identitas untuk saling menjatuhkan. Tapi identitas sebagai suatu ciri khas dari suatu partai tidak masalah,” ujarnya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Membaca Peta Koalisi dan Potensi Kontestasi 2024’ di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (14/10/2021).
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang akrab disapa Awiek ini menambahkan, misalnya, partainya yang berasaskan Islam tersebut ingin menonjolkan program unggulannya maka yang ditawarkan adalah berkaitan dengan keagamaan, yaitu keislaman.
“Ya yang kami perhatikan adalah bagaimana kepentingan kami terhadap pesantren, ekonomi umat, ini kan juga bagian dari masyarakat Indonesia,” urai Awiek.
Untuk menghindari adanya politik identitas tersebut, Awiek mengakui bahwa koalisi antara partai agama (Islam) dengan partai berbasis nasionalis itu relatif mudah karena saling melengkapi. Di sisi lain, partai berasaskan nasionalis juga membutuhkan partai berbasis agama.Baca Juga: PDIP Jateng Tak Satu Suara soal Deklarasi Ganjar Capres 2024
“Dan kami (partai berbasis agama) juga dibutuhkan utk mencitrakan mengakomodasi keragaman yang ada di Indonesia dalam kontestasi pemilu,” ujar Awiek.
Diketahui, sejauh ini antara KPU, pemerintah, dan DPR RI belum menetapkan tanggal resmi pelaksanaan Pemilu 2024. Direncanakan, Pemilu 2024 berlangsung serentak antara Pileg, Pilpres, dan Pilkada, sebagaimana tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Adapun model Pemilu serentak tersebut mana yang akan digunakan, masih menunggu keputusan selanjutnya.(Nal/SI)
