Jakarta, SatukanIndonesia.com – Mengejar mimpi agar Indonesia naik kelas menjadi negara maju di tahun 2045 mendatang, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengakui sulit dan banyaknya tantangan yang harus dilalui.
Tantangan-tantangan tersebut berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Hal ini telah terlihat dalam kurun waktu dua dekade terakhir. Selalu banyak hal yang bahkan tak diduga hadir dan bisa menggoyahkan perekonomian.
“Seperti krisis ekonomi 1997 – 1998, krisis global 2008 – 2009, pergerakan harga komoditas yang bagai roller coaster alias naik tajam turun tajam, bahkan beberapa pandemi seperti ebola, SARS, kini Covid-19,” ujar Sri Mulyani, Rabu (4/8)/2021.
Namun, Indonesia tak patah arang. Berbagai upaya dilakukan untuk tetap mewujudkan cita-cita menjadi negara maju di 100 tahun usia kemerdekaan RI.
Sri Mulyani menjelaskan beberapa hal yang dilakukan pemerintah dan menjadi kunci penting untuk naik kelas menjadi negara maju.
Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), kualitas kesehatan, dan bantuan sosial atau jaminan sosial untuk masyarakat 40% terbawah.
Dalam hal mewujudkan SDM yang mumpuni, pemerintah telah menggelontorkan anggaran jumbo minimal Rp 500 triliun dalam beberapa tahun terakhir. Anggaran yang dikelola beberapa K/L ini harapannya mampu diterjemahkan dalam bentuk kualitas pendidikan yang menghasilkan SDM produktif, berkarakter, berkebangsaan, dan bahkan inovatif.
Bila menilik dari sisi kesehatan, pemerintah juga berupaya keras dalam memberikan fasilitas kesehatan salah satunya dengan membayar jaminan kesehatan dan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan penguatan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
Pemerintah juga telah menganggarkan bantuan sosial bagi masyarakat. Apalagi, di tengah pandemi ini, pemerintah menganggarkan program perlindungan sosial sebesar Rp 186,64 triliun. “Ini salah satu solusi yang ikut mengurangi dampak hebat dari pandemi dan oleh karena itu bantuan sosial atau jaminan sosial ini perlu,” jelasnya.
Kedua, adalah pembangunan infrastruktur yang masif. Sri Mulyani sadar, perlu anggaran jumbo untuk pembangunan infrastruktur makanya ini merupakan tantangan juga. Tak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi pemerintah berupaya lebih melibatkan sektor publik.
Ketiga, terkait institusi yang efisien, agile, dan berperforma bagus. Dalam hal ini, memerangi tindak korupsi atau kecurangan apapun menjadi hal yang paling penting. Tak hanya itu, institusi harus bisa melakukan reformasi yang menguntungkan semua pihak.
Keempat, kemampuan negara dalam melakukan transformasi ekonomi, terutama berbasis digital. Apalagi, saat ini proses digitalisasi makin pesat. Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk memiliki regulasi yang simpel, kompetitif, dan terbuka.
“Ini kami terjemahkan dalam UU Cipta Kerja dan Undang-Undang Pepajakan yang baru. Kami berharap mampu mengurangi peraturan yang membebani. Kemudahan berinvestasi juga kami perbaiki, termasuk pelayanan publik,” tandasnya. (FA/SI).
