Jakarta, SatukanIndonesia.com—- “Keberhasilan dalam pelaksanaan audit, sangat tergantung adanya kerja sama dan dukungan dari Satuan Kerja (Satker) baik dari aspek kelengkapan dokumen maupun keterbukaan informasi,” demikian disampaikan Inspektur Jenderal TNI Angkatan Laut (Irjenal) Laksamana Muda TNI Sunaryo saat membuka acara taklimat awal Audit Kinerja TA. 2022, bertempat di Gedung Neptunus, Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (6/1).
Kegiatan Audit Kinerja ini akan dilaksanakan mulai tanggal 6 hingga 28 Januari 2022 dengan sasaran pemeriksaan Satker Staf Ahli (Sahli) Kasal, Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Laut (Srenaal), Staf Intelijen TNI Angkatan Laut (Sintelal), Staf Operasi TNI Angkatan Laut (Sopsal), Staf Personel TNI Angkatan Laut (Spersal), Staf Logistik TNI Angkatan Laut (Slogal), dan Staf Potensi Maritim TNI Angkatan Laut (Spotmaral).
Tujuan diadakannya audit kinerja tersebut adalah untuk menilai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan program kerja dan anggaran yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan guna memberikan keyakinan memadai, sehingga tugas pokok entitas dapat tercapai sesuai prinsip ketertiban, kepatuhan, efektif, efisien dan ekonomis.
Dalam kesempatan tersebut, Irjenal yang didampingi Koorsahli Kasal Laksda TNI TSNB Hutabarat mengharapkan kepada Satker Sahli Kasal, Srenaal, Sintelal, Sopsal, Spersal, Slogal dan Spotmaral untuk senantiasa membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) serta melaksanakan realisasi pembangunan Zona Integritas (ZI), menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Saya berharap dalam pelaksanaan pendalaman audit kinerja yang akan berlangsung sekitar 17 hari kerja ke depan dapat terjalin kerja sama yang baik, saling menghormati antara auditi dan auditor, sehingga output maupun outcome dapat mendukung tugas pokok TNI AL,” kata Laksda Sunaryo.
Irjenal juga mengharapkan agar penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terhadap implementasi reformasi guna mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Kemhan/TNI dengan nilai 69,11 Kategori “B” (BAIK) dipertahankan. “Tentunya nilai tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan karena sangat terkait dengan kredibilitas Unit Operasi (UO) Kemhan/TNI,” tutup Irjenal. (***)
