Jakarta, SatukanIndonesia.com – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan sudah menyiapkan berbagai program yang mengusung protokol kaesehatan guna menjemput wisatawan lokal menjelang masa libur panjang dan cuti bersama akhir pekan depan.
“Kami ingin memberikan kenyamanan pada konsumen dengan menerapkan protokol kesehatan,” ujar Anas dalam talkshow ‘Bangkit dari Covid-19: Sinergi Pemerintah Daerah dan UMKM’, Graha BNPB Jakarta, Senin (26/10/2020).
Anas melanjutkan, program yang dilakukan Pemda Banyuwangi mulai dari penerbitan sertifikat new normal untuk hotel, restoran, dan tempat wisata lainnya hingga mengembangkan food street khusus pelaku UMKM di malam tertentu.
“Karena banyak pelaku UMKM yang tak mampu maka malam tertentu jalan ditutup dan mereka buka. Hanya satu hari,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, pekan ini akan ada libur panjang dan cuti bersama mulai tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2020. Masyarakat yang hendak berlibur ke tempat wisata diimbau memilih tempat yang menerapkan protokol kesehatan.
Anas juga mengingatkan pada pelaku UMKM dan pengelola hotel agar tidak melewatkan momentum libur panjang untuk meyakinkan konsumen dengan protokol kesehatan.
Sementara itu, Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Pemerintah untuk Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Wiku Adisasmito menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 adalah bencana nonalam yang harus dihadapi.
Menurut dia, siapa yang dapat beradaptasi dengan cepat dengan situasi baru ini maka dia bisa menang melawan pandemi ini.
“Sebenarnya kita telah belajar cukup lama. Sekarang ini sudah bulan ke-8. Jadi harusnya masyarakat juga sudah belajar banyak untuk menerapkan protokol kesehatan,” katanya.
Wakil Ketua #SatgasCovid19 Safrizal ZA menambahkan, untuk kenyamanan dan meningkatkan kepercayaan wisatawan, khususnya wisatawan asing yang melakukan perjalanan wisata diperlukan bukti keberhasilan dalam penanganan Covid-19.
“Internasional tergantung trust [tingkat kepercayaan], semakin disiplin makin percaya. Misalnya mempertahankan zonasi hijau makin bagus,” ujar Safrizal yang juga Dirjen Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
