Jakarta, SatukanIndonesia.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak mengambil alih proses pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Seperti diketahui baik Ombudsman maupun Komnas HAM menilai ada yang tidak sesuai dalam proses tersebut.
Terkait hal tersebut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengingatkan setiap pejabat ada tugas dan tanggung jawabnya. “Kita berbicara struktur ya, dalam struktur itu ada kotak, organisasi itu struktur ada kotak, dalam kotak itu ada pejabatnya. Dalam pejabatnya itu ada job descriptionnya, tugas dan tanggung jawabnya,” katanya, Senin (18/8/2021).
Baca juga: Bambang Soesatyo: UUD 1945 Bukan Kitab Suci!
Menurutnya jangan sampai semua persoalan lari ke presiden. Menurutnya jika semuanya diurus presiden maka dipertanyakan apa tugas pejabat di bawahnya. “Jangan semua persoalan itu lari ke presiden. Terus ngapain yang di bawah?,” ungkapnya.
Dia berpikir bahwa persoalan kepegawaian itu ada yang mengatur. Dimana Badan Kepegawaian Negara (BKN) mempunyai standar-standar tersendiri di dalam menentukan itu. Sehingga dia menilai semaksimal mungkin presiden tidak terlibat di dalamnya.
“Jadi nanti kalau semua-semuanya presiden, berilah ruang kepada presiden untuk berpikir yang besar. Persoalan-persoalan teknis pembantu yang menjalankan. Itu memang strukturnya harus begitu agar apa, agar struktur organisasi bernegara ini berjalan efektif, kalau nggak nanti pabaliut nanti,” pungkasnya.
Baca juga: Wapres Ingatkan MPR Punya Peran Sentral Jaga Persatuan dan Kesatuan
(nal/SI)
