Jakarta, SatukanIndonesia.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membantah tudingan bahwa vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) cuma sandiwara belaka.
Hal ini diutarakan dalam program Mata Najwa di mana saat itu Najwa Shihab bertanya benar atau tidak yang disuntikkan ke Presiden Jokowi adalah vaksin Sinovac seperti yang disuntikkan ke warga.
Erick pun menjawab dengan tegas kalau hal itu tidak mungkin dilakukan karena pihaknya sudah melakukan tugas yang cukup berat dan transparan dari awal.
“Saya rasa tidak lah. Kami di sini dengan tugas yang sangat berat. Dengan transparansi dari awal. Seperti apa vaksinnya? Kenapa vaksin ini dibeli, kenapa pengadaan seperti itu? masa hanya sebuah sandiwara. Ini kan bukan sinetron,” kata Erick Thohir kepada Najwa Shihab
Erick menyatakan kalau apa yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan tugas yang harusnya diberikan negara kepada rakyatnya.
Mereka tidak main-main untuk melawan pandemi Covid-19.
“Ini benar-benar yang kita lakukan saat ini untuk kita melawan vaksin (Covid-19). Mengurangi penularan,” ungkitnya.
Menurut pengusaha dan pendiri Mahaka Grup itu apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini demi menjaga masyarakat untuk tetap sehat dan dijauhkan dari Covid-19.
“Agar orang-orang yang kita cintai bisa dijaga. Masyarakat kita jaga. Saya rasa tidak lah (sandiwara),” bebernya.
Sementara itu, dilansir dari Setkab.go.id, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kalau vaksin COVID-19 yang akan digunakan dalam program vaksinasi massal secara gratis beberapa waktu mendatang telah dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Selain itu, vaksin juga terlebih dahulu melalui proses uji untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya.
Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan secara virtual dalam Peringatan HUT ke-48 Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/01/2021).
“Saya tegaskan bahwa vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia adalah vaksin yang telah diuji melalui penelitian di berbagai negara, terbukti aman, dan nantinya mendapat rekomendasi BPOM, serta dinyatakan halal oleh MUI,” ujarnya.
Kepala Negara menjelaskan, pihaknya akan segera memulai program vaksinasi setelah memperoleh izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Dalam hal ini, pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menjaga keselamatan masyarakat penerima vaksin.
Saat ini Indonesia telah memiliki tiga juta dosis vaksin siap pakai yang sebagiannya telah terdistribusi ke daerah-daerah.
Pada tahap awal pelaksanaan vaksinasi, pemerintah memprioritaskan kurang lebih 1,6 juta tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.
Jumlah dosis vaksin yang akan dimiliki Indonesia juga akan semakin meningkat. Rencananya, akan ada pengiriman vaksin dari sejumlah sumber seperti Sinovac, Novavax, AstraZeneca, BioNTech-Pfizer, hingga COVAX/GAVI setiap bulannya hingga akhir tahun.
“Hingga awal tahun depan, insyaallah akan tiba sebanyak 426 juta dosis vaksin. Insyaallah ini sudah cukup untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunal karena jumlah penduduk yang harus divaksin untuk mencapai kekebalan komunal adalah sebanyak kurang lebih 182 juta,” imbuhnya.
Kepala Negara mengharapkan agar program vaksinasi tersebut dapat berjalan dengan efektif dalam kurun waktu 15 bulan atau bahkan diupayakan agar selesai lebih cepat.
Bersamaan dengan itu, pemerintah juga akan tetap melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat kecil terdampak pandemi. Bantuan akan diberikan di antaranya melalui Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, Bansos Tunai, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai Desa, diskon listrik, hingga pemberian insentif bagi dunia usaha.
“Semua ini kita lakukan agar kita bisa melindungi masyarakat bawah dari dampak krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 ini,” tandasnya. (*)
