Jakarta, satukanindonesia.com – Komisi VI DPR RI mendorong Badan Usaha Milik Negara di sektor maritim mengoptimalkan aset, memperkuat industri galangan kapal, dan meningkatkan konektivitas logistik nasional melalui penguatan ekosistem maritim.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan ekosistem maritim yang kuat, modern, dan berdaya saing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia mengungkapkan, “Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memerlukan ekosistem maritim yang kuat, modern, dan berdaya saing dan harus mampu beradaptasi dan meningkatkan daya saing agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara merata.”
Eko menilai dukungan skema pendanaan dan penjaminan perbankan menjadi faktor penting untuk meningkatkan kemampuan industri galangan kapal nasional.
Ia mengatakan, “Saya melihat kemampuan itu bukan bicara masalah SDM, Pak. Bisa keuangan. Tapi kan bicara keuangan kan kalau misalnya ada jaminan-jaminan, perbankan pasti juga mau, Pak. Gitu. Saya yakin bisa, jadi saya yakin pasti nanti in-line.”
Komisi VI DPR RI juga menyoroti pemanfaatan aset infrastruktur pelabuhan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero), khususnya kawasan Pelabuhan Benoa di Bali yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.
Eko mengungkapkan, “Lahan yang sebelah sana juga masih kosong melompong. Katanya buat entertainment, lalu buat parkir dan sebagainya, tapi sampai sekarang juga belum terbukti bisa ada tempat konser, lalu ada one-stop entertainment, dan sebagainya. Saya minta update terkini apa yang akan dilakukan.”
Ia menegaskan kunjungan kerja dilakukan untuk melihat langsung perkembangan program strategis BUMN sekaligus menyerap aspirasi dan kendala di lapangan.
Eko mengatakan, “Kehadiran kami di Surabaya bukan sekadar memenuhi agenda kelembagaan, tetapi untuk melihat secara langsung perkembangan berbagai program strategis yang sedang dijalankan, sekaligus menyerap aspirasi, tantangan, dan kebutuhan yang berkembang di lapangan.”
Komisi VI DPR RI menilai penguatan ekosistem maritim memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan kemandirian industri maritim dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(***)
