Jakarta, SatukanIndonesia.com – Pada Rabu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang partai koalisi pendukungnya yang ada di Parlemen. Dimana PAN pun ikut bertemu Jokowi di Istana dengan pimpinan partai koalisi lainnya.
Hal tersebut menandakan bahwa PAN masuk koalisi pemerintah. Banyak pihak mempertanyakan kenapa baru sekarang masuk koalisi.
“Kenapa sekarang? Ya Pemerintahan Jokowi yang maunya sekarang PAN masuk. Ini karena ada kebutuhan dan keperluan. Kalau PAN-nya kan udah lama pengen masuk koalisi,” ujar Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio, Sabtu (28/8/2021). Baca juga: Gerindra Tolak Interpelasi Anies Terkait Gelaran Formula E
Hendri mengaku curiga bahwa Jokowi ada kepentingan untuk memperkuat suara di Parlemen. Menurutnya, ada kemungkinan agenda voting terkait suatu hal di Parlemen.
“Nah kalau kita lihat kemarin kan sebetulnya yang diundang itu kan partai-partai politik yang ada di Parlemen aja. Pendukungnya Pak Jokowi yang enggak masuk Parlemen kan tidak diundang. Saya memprediksi ada kaitannya unsur kekuatan untuk voting,” jelasnya.
Meski begitu dia menduga yang paling dekat adalah soal Amendemen UUD 1945. Dimana direncanakan akan memasukkan soal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
“Voting untuk apa? Amendemen UUD 1945 lah yang paling dekat memasukkan PPHN. Mudah-mudahan tidak perlu ada pasal tambahan untuk menambah atau memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode,” tuturnya.
Hendri menilai sebenarnya Amendemen UUD 1945 tidaklah diperlukan. Dia menambahkan seharusnya Jokowi fokus pada pemenuhan janji kampanye dan penanganan COVID-19.
Baca juga: Balas Sentilan PSI, PAN: PSI Jangan Jadi Benalu di Koalisi Jokowi
“Jadi sebaiknya pemerintah konsentrasi untuk memenuhi janji-janji kampanye, menyelesaikan COVID-19 dan tidak perlu mengubah tatanan demokrasi lah. Sudah 5 tahun kali dua periode. Dan yang terbaik tidak usah ditambah-tambah. Apalagi jadi tiga periode. Jadi enggak penting,” pungkasnya.
(nal/SI)
