Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU tersebut mengatur soal masa jabatan kepala desa 8 tahun dan tunjangan pensiun.
- Kepala Desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
Kepala desa juga bakal mendapatkan tunjangan purnatugas atau pensiun. Hal itu sesuai Pasal 26 ayat 3 huruf d.
“Mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah,” bunyi Pasal 26 ayat 3, sebagaimana dilansir iNews.id, (2/5/2024)
Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tunjangan purnatugas adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi kepala desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.
Dalam UU tersebut, kepala desa berhak menerima menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya. Kepala desa juga mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
“Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan,” tulis Pasal 26 ayat 3 huruf c. (***)
