Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Ketua Penanggung Jawab Bidang Substansi Panitia Nasional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara Pulau dan Kepulauan ( Archipelagic and Island States atau AIS). KTT itu akan digelar di Bali pada Oktober 2023.
Penunjukkan itu dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggara KTT AIS yang ditandatangani Jokowi pada Selasa kemarin, 11 September 2023. Berdasarkan keterangan dari laman Kementerian Sekretariat Negara, Selasa, 12 September 2023, presiden juga menunjuk Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai Wakil Ketua I.
Presiden juga menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Wakil Ketua II Penanggung Jawab Bidang Substansi. Sementara Anggota Penanggung Jawab Bidang Substansi antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan menteri terkait lainnya.
Dalam Keppres tersebut, disebutkan, penanggung jawab bidang substansi bertugas menyiapkan dan melaksanakan kegiatan bidang substansi dalam penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023.
Selain itu, tugas penanggung jawab menyusun dan menyiapkan rencana kerja, anggaran dan pelaporan kegiatan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang substansi dalam mendukung penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023 untuk disampaikan kepada pengarah.
Tugas lainnya koordinasi dan komunikasi terkait bidang substansi dengan negara-negara, organisasi internasional, mitra internasional lain, dan peserta KTT AIS Forum 2023.
Selain penanggung jawab bidang substansi, Presiden juga membentuk tim penanggung jawab Bidang Penyelenggaraan Acara, Logistik dan Infrastruktur, Penanggung Jawab Bidang Komunikasi dan Media, Penanggung Jawab Bidang Pengamanan, Penanggung Jawab Bidang Kesehatan.
Jokowi menjadi pengarah yang memimpin Panitia Nasional KTT AIS. Selain presiden, anggota pengarah yakni Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
AIS Forum merupakan wadah negara-negara pulau dan kepulauan yang terbentuk sejak 2018, melalui Manado Joint Declaration, atas inisiatif Indonesia bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP).
Sejak terbentuk empat tahun lalu, AIS Forum rutin menggelar pertemuan Senior Official Meeting (SOM) dan pertemuan Ministerial Meeting (MM) tiap tahun. Forum ini melibatkan partisipasi 51 negara pulau dan kepulauan, tanpa memandang luas wilayah, ukuran, atau tingkat perkembangan.
Tujuan utama AIS Forum adalah untuk memperkuat kolaborasi dalam mengatasi permasalahan global dengan empat area utama yakni mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah plastik di laut, dan tata kelola maritim yang baik. Hal ini mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim.(***)
