Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkap sosok calon wakil presiden (cawapres) yang mendampingi calon presiden (capres) Anies Baswedan. Dia pun mengutip informasi yang diketahuinya langsung dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
“Ya sekali lagi, ini (cawapres) adalah kewenangan dari para koalisi dan capres. Saya tadi sampaikan kalau Mas AHY ini mempunyai kemampuan, tinggal suatu musyawarah atau penentuan dari koalisi itu,” ujar JK di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagaimana dilansir Liputan6.com, Senin (15/5/2023).
“Pak Anies sudah jelaskan, sebaiknya cawapres itu dari anggota koalisi. Itu sebenarnya suatu hal yang sudah menjadi bagian daripada kebijakan,” kata JK.
Diketahui, Anies Baswedan diusung menjadi capres oleh Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS. JK sendiri menilai bahwa sosok AHY memiliki kemampuan mengemban amanah sebagai calon wakil presiden.
“Kalau secara teknis ya itu adalah kewenangan daripada koalisi dan calon presiden. Kalau Pak Agus, Pak AHY ini pasti mempunyai kemampuan untuk itu. Tentu pertimbangan saya di luar, itu kewenangan partai koalisi dan calon presiden,” ujar Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku mendapat banyak nasihat selama pertemuan satu jam bersama Jusuf Kalla. Seperti isu ekonomi dan isu kesejahteraan masyarakat.
“Karena Beliau seorang ekonom juga. Tadi kita memang bercerita hari ini masyarakat kita banyak mengalami kesulitan, daya beli masyarakat yang menurun, dan ekonomi kita juga menghadapi tantangan utang yang besar yang harus dibayar oleh kita semua, dan tentunya menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi pemerintahan selanjutnya,” ujar AHY.
Dia juga membicarakan tentang bagaimana demokrasi bangsa sepatutnya dirawat dan dijaga. Pasalnya, ada beberapa indikator yang menunjukkan demokrasi Indonesia mengalami kemunduran.
“Di antaranya kami sepakat, sebaiknya dan sepatutnya menghadapi pemilu 2024 ke depan ini dibuka ruang bagi setiap individu, setiap warga negara yang sama dan adil, karena setiap warga negara punya hak memilih dan hak dipilih,” kata AHY.
Oleh sebab itu, AHY atas nama pribadi dan Partai Demokrat meminta kepada para pemimpin negara dan pemangku kepentingan dapat serius membuka ruang keadilan demokrasi. Terlebih, sudah sepatutnya siapa pun yang terpilih menjadi pemimpin selanjutnya adalah hasil kehendak masyarakat luas, bukan sekelompok orang atau pun elite.
“Jangan sampai seolah-olah ada yang diberikan dukungan support langsung maupun tidak langsung, tapi ada yang dihalang-halangi atau tidak diharapkan bisa maju dan bisa membangun koalisi. Rasanya ini mengusik rasa keadilan kita,” kata AHY.(***)
