• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Kemendagri Diminta Perjelas Aturan PBB Kampus Nirlaba, APTISI Ajukan Empat Usulan

Kemendagri Diminta Perjelas Aturan PBB Kampus Nirlaba, APTISI Ajukan Empat Usulan

November 19, 2026
Tinjau Venue Porprov XV Jabar 2026, Wawali Bekasi Abdul Harris Bobihoe Serahkan Medali Emas dan Apresiasi Perjuangan Atlet

Tinjau Venue Porprov XV Jabar 2026, Wawali Bekasi Abdul Harris Bobihoe Serahkan Medali Emas dan Apresiasi Perjuangan Atlet

November 19, 2026
Google Tutup 19.372 Kanal YouTube Pro Pemerintah Indonesia

Google Tutup 19.372 Kanal YouTube Pro Pemerintah Indonesia

November 19, 2026
ADVERTISEMENT
Ungkap Dua Capaian Besar, Kadiv Humas Polri : 600 Ton Narkoba Ditindak, 100 WNI Dipulangkan

Ungkap Dua Capaian Besar, Kadiv Humas Polri : 600 Ton Narkoba Ditindak, 100 WNI Dipulangkan

November 19, 2026
PKB GKI Di Tanah Papua diajak menjaga lingkungan

PKB GKI Di Tanah Papua diajak menjaga lingkungan

November 19, 2026
Di KTT APEC 2026, Xi Jinping Sambut Trump di Bandara Shenzhen, Prabowo Tidak

Di KTT APEC 2026, Xi Jinping Sambut Trump di Bandara Shenzhen, Prabowo Tidak

November 19, 2026
Presiden Indonesia Prabowo Subianto Tiba di Shenzhen Hadiri KTT APEC 2026

Presiden Indonesia Prabowo Subianto Tiba di Shenzhen Hadiri KTT APEC 2026

November 19, 2026
Raih 5 Emas, Barongsai Kota Bekasi Pertahankan Gelar Juara Umum Porprov XV Jabar 2026

Raih 5 Emas, Barongsai Kota Bekasi Pertahankan Gelar Juara Umum Porprov XV Jabar 2026

November 18, 2026
Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua DPRD Batam Turun ke Lapangan, Serap Aspirasi Warga di Kampung Tengah Batu Besar dan Kampung Jabi

Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua DPRD Batam Turun ke Lapangan, Serap Aspirasi Warga di Kampung Tengah Batu Besar dan Kampung Jabi

November 18, 2026
Menko Yusril: Presiden Belum Serahkan Nama Calon Wapres ke MPR

Menko Yusril: Presiden Belum Serahkan Nama Calon Wapres ke MPR

November 18, 2026
Operasi Zebra 2026: Bangun Tertib Berlalu Lintas Demi Keselamatan Bersama.

Operasi Zebra 2026: Bangun Tertib Berlalu Lintas Demi Keselamatan Bersama.

November 18, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Kamis, November 19, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Fokus Berita

Kemendagri Diminta Perjelas Aturan PBB Kampus Nirlaba, APTISI Ajukan Empat Usulan

(Fokus Berita)

November 19, 2026
in Fokus Berita, Nasional
0
0
SHARES
2
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
APTISI

JAKARTA, satukanindonesia.com – Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) meminta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah terkait pengecualian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi aset perguruan tinggi swasta (PTS) yang digunakan untuk kegiatan pendidikan nirlaba.

Langkah tersebut dinilai, perlu untuk menyamakan pemahaman pemerintah daerah dalam menerapkan ketentuan perpajakan.

Ketua Umum APTISI, Budi Djatmiko mengatakan, masih adanya penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 terhadap aset pendidikan nirlaba di sejumlah daerah perlu mendapat perhatian pemerintah pusat.

Padahal, Pasal 38 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) mengatur pengecualian PBB-P2 atas bumi dan bangunan yang digunakan semata-mata, untuk melayani kepentingan umum di bidang pendidikan dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

“Kami tidak sedang meminta keringanan atau subsidi pajak. Kami meminta pemerintah menegakkan ketentuan undang-undang yang sudah ada. Fasilitas pendidikan nirlaba bukan objek PBB-P2,”tegas Budi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dijelaskannya, penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta juga berlandaskan prinsip nirlaba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kelebihan dana dari penyelenggaraan pendidikan harus digunakan kembali untuk meningkatkan mutu pendidikan serta mengembangkan sarana dan prasarana kampus, bukan dibagikan sebagai keuntungan pribadi. Prinsip serupa berlaku bagi yayasan sebagai badan hukum nirlaba.

Menurut Budi, PTS memiliki peran dalam memperluas akses pendidikan tinggi dan membantu pemerintah menjalankan amanat mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, kebijakan perpajakan daerah diharapkan tidak menambah beban operasional lembaga pendidikan.

Ia juga merujuk pembahasan di Komisi X DPR melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 19 Februari 2025 dan 14 April 2026, yang turut membahas penyelesaian regulasi terkait pembebasan beban PBB bagi penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat.

Atas dasar itu, APTISI mengajukan empat usulan kepada Mendagri.

Pertama, menerbitkan surat edaran kepada gubernur, bupati, dan wali kota agar memiliki pemahaman seragam mengenai pengecualian PBB-P2 bagi aset pendidikan nirlaba.

Kedua, meminta pemerintah daerah meninjau dan membatalkan SPPT PBB-P2 yang telah diterbitkan terhadap aset yang memenuhi kriteria bukan objek pajak, termasuk menyelesaikan pencatatan piutang pajak yang timbul sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Ketiga, APTISI mengusulkan mekanisme verifikasi status nirlaba yang sederhana dan berlaku secara nasional. Pembuktian dapat menggunakan akta pendirian yayasan dan pengesahan Kementerian Hukum, izin operasional penyelenggaraan pendidikan, serta surat pernyataan bahwa aset digunakan untuk kegiatan pendidikan.

Keempat, pemerintah daerah diminta menghentikan tindakan penagihan koersif terhadap kampus dan sekolah swasta atas tagihan PBB-P2 yang status hukumnya masih perlu diverifikasi, seperti pemblokiran rekening, pemasangan stiker penunggak pajak, dan surat teguran paksa.

Budi berharap, pemerintah pusat dan daerah dapat membangun kesamaan pemahaman dalam menerapkan ketentuan tersebut. Menurutnya, kepastian hukum dan kebijakan yang konsisten diperlukan agar perguruan tinggi swasta dapat lebih fokus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

“Jangan sampai kebijakan perpajakan justru membebani lembaga yang selama ini ikut berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penerapan pajak tetap sejalan dengan ketentuan undang-undang,”pungkasnya. [***/GRW]

Komentar Facebook

Tags: APTISIBudi DjatmikokemendagriKetua Umum APTISIPBB Kampus Nirlaba
ShareTweetSend

Related Posts

Tingkatkan PAD, Kemendagri Minta Pemda Petakan Potensi Pajak Daerah

Tingkatkan PAD, Kemendagri Minta Pemda Petakan Potensi Pajak Daerah

November 12, 2026
Peringati Hari Sumpah Pemuda, Kemendagri Tekankan Generasi Muda Harus Patriotik dan Gigih

Peringati Hari Sumpah Pemuda, Kemendagri Tekankan Generasi Muda Harus Patriotik dan Gigih

Oktober 28, 2026
Kemendagri Dorong Pemprov Papua Pegunungan Selaraskan Program Pembangunan untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Kemendagri Dorong Pemprov Papua Pegunungan Selaraskan Program Pembangunan untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Oktober 17, 2026

Kemendagri dan Kemensos Didesak Supervisi Program KPTDP dan Perlinsos di Daerah

Oktober 7, 2026

Kemendagri Tegaskan Dukungan Pembiayaan Perumahan untuk Program 3 Juta Rumah

Agustus 5, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?