Jakarta, SatukanIndonesia.com – Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki begitu banyak potensi khususnya di wilayah laut. Letaknya yang strategis ini tentu juga menjadikan Indonesia memiliki berbagai tantangan besar, baik dari segi transportasi kelautannya, permasalahan batas negara, hingga pencemaran lingkungan yang kerap terjadi.
Dalam rangka mensinkronisasikan upaya pelindungan wilayah laut Indonesia khususnya di Kepulauan Riau, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi melaksanakan kegiatan Observasi ancaman kerusakan lingkungan ekosistem perairan Kepulauan Riau dari pencemaran lingkungan pada 25-27 November 2021.
Baca Juga: Varian Covid-19 Omicron Mulai Meresahkan Dunia
Konsep ketahanan maritim dalam menjaga dam melindungi wilayah-wilayah laut dan pesisir terus dicanangkan. Selain mengedepankan visi dan misi Poros Maritim Dunia, penguatan konsep ini dioptimalisasikan melalui pengawalan keberlanjutan ketahanan maritim Indonesia.
Berbagai ancaman ketahanan maritim seperti pencemaran laut, ancaman kejahatan, dan aktivitas manusia tentu tidak dapat dipungkiri. Sehingga peran sinkronisasi Kemenko Marves melalui Deputi Satu terus dicanangkan demi mengawal konsep ini.
“Acapkali berbagai pemangku kepentingan menyelesaikan permasalahan ini secara parsial. Dibutuhkan koordinasi bersama agar sinergi dapat tercipta dan solusi paling nyata dan baik mampu kita dapatkan,” ungkap Deputi Basilio D. Araujo.
Menurutnya, program pengawalan keberlanjutan ketahanan maritim ini pada jangka panjang ingin menghasilkan satu bahan masukan rekomendasi kebijakan keamanan dan ketahanan maritim, “Sehingga pengecekan secara langsung kelapangan dapat menambah bahan riset yang ada dan menguatkan implementasinya nanti,” tambah Deputi Basilio. Baca Juga: Polri Akan Gelar Operasi Lilin 20 Desember-2 Januari, Bepergian Atau Mudik Wajib Bawa SKM dari RT
Kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan di Kepri, tetapi secara berkala diselenggarakan di beberapa wilayah pesisir seperti Pulau Seribu, Maluku Utara, Bali, Anyer, dan Papua Barat.
Dalam pelaksanaan FGD di Batam, turut hadir Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta BRIN sebagai narasumber.
Kegiatan ini juga turut melibatkan Pemerintah Provinsi dan Daerah setempat demi maksimalnya koordinasi yang akan dilakukan.
FGD ini turut dipimpin oleh Sekretaris Deputi 1, Ishak O. Manafe, “Langkah awal dalam mempertahankan keberlanjutan ketahanan maritim Indonesia dengan mengutamakan peran sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian bersama dengan berbagai pemangku kepentingan begitu vital bagi Kemenko Marves,” ungkapnya.
Sebagai peserta baik FGD dan penyelaman, turut hadir para pegawai Deputi 1 maupun dari K/L dinas terkait serta dalam penyelaman tim didukung oleh para profesional selam yaitu oleh Dive Instructure dari Ambon, Dive Master dari Ternate, satu Dive Master dari lokal Kepri dan beberapa Lokal Budy.
Baca Juga: Mobil Race Balapan Drift yang Ditumpangi Ketua MPR RI Bamsoet Kecelakaan
Selama ini upaya-upaya pengendalian terhadap pencemaran lingkungan di Laut telah dilakukan oleh Pemerintah, namun kita juga perlu menyampaikan capaian-capaian kita dari para stakeholder terkait dalam forum internasional, misalnya di forum seperti High Level Panel Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) untuk menegaskan komitmen kita dalam menjaga lingkungan Laut,” ungkap Helyus Komar, Kepala Bidang Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selaku moderator.
Menurutnya, tindakan ini mampu mempermudah penerapan berbagai rencana aksi dan program strategis bidang kemaritiman dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan.
“Tumpahan minyak di laut dapat berdampak negatif pada lingkungan pesisir, sehingga diperlukan strategi mitigasi yang melibatkan masyarakat sekitar demi memperkuat upaya penanggulangan dan tanggap darurat dari sebelum terjadinya tumpahan hingga setelahnya,” ungkap Suryo Prasojo, selaku Koordinator Penanggulangan Pencemaran KKP.
Menurut Djanuar Arifin dari KLHK, dampak terbesar dari oil spill terlihat di pesisir pantai utara Kepulauan Riau dan memberikan kerugian yang cukup besar di sektor pariwisata, “Efek domino ini begitu merugikan masyarakat, sehingga betul koordinasi dan pemantauan lebih lanjut yang dapat mengajak semua pihak agar berkolaborasi memecahkan permasalahan ini,” ungkapnya.
Tidak hanya menyelenggarakan FGD yang dinamis, Deputi 1 juga turut melakukan peninjauan lapangan ke area bawah laut Kepulauan Riau dengan metode transek tepatnya di sekitar Pulau Putri dan Lagoi demi memaksimalkan peninjauan yang ada, “Kita solidkan gerakan kita secara perlahan, agar Kepulauan Riau ini dapat bebas dari problem oil spill yang memberikan dampak domino bagi berbagai sektor kehidupan masyarakat,” ungkap Sesdep Ishak.
Kedepannya, diharapkan rencana percepatan revisi Peraturan Presiden 109/2006 tentang penanggulangan keadaan tumpahan minyak di laut juga dapat segera dilakukan. Hal ini dapat berjalan dengan baik dengan koordinasi dan komunikasi yang maksimal dari seluruh pemangku kepentingan.
Meningkatkan frekuensi patroli bersama dan pembuatan kajian bersama yang berfokus pada oil spill demi mengembangkan metode efektif, akan terus dikoordinasikan oleh Deputi 1 kedepannya. (Nal/SI)
