Jakarta, satukanindoensia.com – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk menghadapi beragam tantangan keimigrasian yang berpengaruh langsung pada pengembangan sektor pariwisata. Mulai dari arus masuk wisatawan mancanegara, tenaga ahli, investor, hingga pelaku kegiatan internasional (MICE) yang sangat bergantung pada kecepatan dan kepastian layanan keimigrasian.
Asisten Deputi Hubungan Antarlembaga Internasional Kemenpar, Zulkifli Harahap, dalam kegiatan “Sosialisasi Aturan Terkait Keimigrasian” di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, dilansir dari Indoposco.id, Selasa (18/11/2025), menegaskan kecepatan dan kepastian pelayanan merupakan kunci strategis dalam kompetisi global yang semakin ketat, termasuk di sektor pariwisata.
“Kita ingin menarik lebih banyak investor, lebih banyak event MICE bertaraf internasional, dan lebih banyak tenaga ahli profesional. Namun, yang kami temu kenali di lapangan, masih ada perbedaan interpretasi atas jenis visa, kendala administratif bagi investor, hingga perbedaan penerapan kebijakan di berbagai daerah,” ujar Zulkifli.
Ia menjelaskan tantangan serupa juga dirasakan pelaku industri, termasuk pemahaman yang belum merata terkait kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) di berbagai pintu masuk negara. Menurutnya, hal-hal tersebut memunculkan ketidakpastian, yang pada akhirnya menjadi hambatan utama bagi iklim investasi dan dorongan pariwisata berkualitas yang sedang digenjot pemerintah.
Untuk itu, Zulkifli menekankan perlunya upaya bersama guna meningkatkan koordinasi, harmonisasi kebijakan, serta penyamaan persepsi antara para pemangku kepentingan di bidang keimigrasian dan pariwisata.
Melalui sosialisasi ini, Kemenpar berharap terwujud sinergi antarlembaga dan peningkatan kapasitas aparatur serta pelaku industri, disertai pemahaman yang seragam mengenai kebijakan keimigrasian yang menunjang kemudahan berwisata, berusaha, dan berinvestasi di Indonesia.
Forum ini sekaligus menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola keimigrasian yang berorientasi pada pelayanan, kepastian hukum, dan peningkatan daya saing pariwisata nasional.
“Kementerian Pariwisata, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Luar Negeri adalah satu kesatuan wajah pelayanan pemerintah Republik Indonesia di mata dunia. Karena itu, sosialisasi ini bukan sekadar pertemuan teknis, tetapi forum harmonisasi dan sinkronisasi,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi menghadirkan Kepala Subdirektorat Standardisasi Visa dan Dokumen Perjalanan Direktorat Jenderal Imigrasi, Misnal Ariyanto, yang memaparkan komitmen Kemenimipas dalam mendukung pengembangan pariwisata dan perekonomian nasional. Ia menjelaskan pengajuan visa secara daring terus dikembangkan sejak 2019, termasuk penyempurnaan aplikasi sejak 2023 dengan tampilan dan alur proses yang lebih sederhana bagi pemohon maupun petugas.
“Permohonan visa online tidak lagi mengenal pembatasan kuota harian. Visa juga dipastikan terbit hanya lima hari setelah pembayaran,” kata Misnal.
Ia menambahkan pengembangan bisnis proses dalam penerbitan visa dilakukan untuk menyederhanakan birokrasi, memperbaiki alur pelayanan, serta menyediakan kanal informasi dan aduan bagi pemohon. Beragam kategori visa kini telah dirinci sesuai jenis kegiatan, sehingga memudahkan orang asing memilih jenis kunjungan yang sesuai.
Namun, Misnal juga mengakui adanya tantangan di lapangan, khususnya terkait meningkatnya kebutuhan sektor pariwisata dan penyelenggaraan MICE. Oleh karena itu, ia mengapresiasi masukan berbagai pihak dalam sosialisasi yang diikuti satuan kerja internal Kemenpar, perwakilan Kementerian Luar Negeri, serta pelaku industri pariwisata seperti GAC, ASITA, ASPERAPI/ASITA Jabar, Dwidaya Wisata, Panorama Destination, Matta Tour, dan Indonesia Congress and Convention Association (INCCA).
“Seluruh masukan ini akan kami tindak lanjuti dan koordinasikan secara internal,” ujarnya.
Melalui forum ini, Kemenpar dan seluruh pemangku kepentingan meneguhkan komitmen memperkuat sinergi keimigrasian yang mendukung kemudahan berwisata dan berinvestasi, sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang ramah, kompetitif, dan siap bersaing di tingkat global.(***)
