Jakarta, SatukanIndonesia.com –Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, menilai usulan ambang batas presiden (Presidential Threshold) 0 persen sah saja disampaikan. Termasuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Namun gugatan terhadap UU Pemilu agar PT 0 persen sudah sering dilakukan dan ditolak oleh MK,” kata Baidowi dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Rabu (15/12).
Baca Juga: Ketum PBNU: Kelompok 212 Bukan Kebangkitan Islam, Tapi Politik yang Mengatasnamakan Islam
Baidowi mengatakan MK memberikan kekuasan kepada pembentuk UU (DPR dan pemerintah) untuk mengatur mengenai ketentuan threshold. Sementara itu sejauh ini DPR belum ada rencana merevisi UU Pemilu.
“Sehingga ketentuan UU 7/2017 tetap berlaku sepanjang menyangkut pasal-pasal yang tidak dibatalkan MK,” ujarnya.
Baca Juga: Ketum PBNU: Kelompok 212 Bukan Kebangkitan Islam, Tapi Politik yang Mengatasnamakan Islam
Selain itu, ia menilai, adanya presidential threshold sebagai bentuk insentif atau penghargaan kepada partai politik yang sudah berjuang di pemilu. Dia mengkhawatirkan PT 0 persen justru mengganggu legitimasi seorang presiden.
“Jangan sampai presiden terpilih nantinya tidak dapat dukungan di parlemen sehingga akan menghambat kebijakan yang dibuatnya,” ungkapnya. Baca Juga: Terus Kembangkan Sayap, PAN Masifkan Kaderisasi Politik
Sebelumnya, usulan PT 0 persen gencar disuarakan DPD. Bahkan usulan tersebut juga disuarakan Ketua KPK Firli Bahuri. Firli menyebut dengan PT 0 persen dinilai bisa mengentaskan korupsi. (Nal/SI)
Baca Juga: DPD RI Usulkan Lima RUU Dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022
