Jakarta, SatukanIndonesia.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membuka suara terkait unggahan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) .
Diketahui dalam unggahannya, YLBHI menyamakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Soeharto di masa Orde Baru (Orba).
YLBHI menilai pemerintahan Jokowi maupun Soeharto telah mengingkari mandat konstitusi dengan mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Baca Juga: YLBHI Sebut Pemerintahaan Jokowi Sama Seperti Era Soeharto, Ngabalin: Jangan Jadi Sumber Fitnah
Menurut Cak Imin hal itu tidak perlu dibesar-besarkan.
“Saya kira biasa saja, tidak perlu dibesar-besarkan lah,” ujarnya dalam keterangan tertulis dilansir SatukanIndonesia.com, Selasa, 15 Februari 2022.
Cak Imin mengungkapkan bahwa ada banyak sekali perbedaan antara kepempimpinan Jokowi dengan Soeharto.
Dia menilai, masa pemerintahan Jokowi lebih demokratis dan terbuka dari pada masa pemerintahan Soeharto.
Di era Orba, kata dia, partai kerap kali dikerdilkan bahkan diskusi ilmiah dicurigai.
Baca Juga: Survei Terbaru: Sosok Ini Dinilai Pantas Lanjutkan Program-program Jokowi
“Kalau dulu zaman pak Harto partai saja dikerdilkan, ruang ekspresi kita dibatasi. Jangankan kritik, diskusi ilmiah saja dicurigai. Nah kalau sekarang kan beda, pak Jokowi kita lihat sendiri lebih terbuka kepada siapapun,” ungkapnya.
Anggota DPR RI ini melanjutkan, pola pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di masa Jokowi dan Soeharto juga jelas berbeda.
Cak Imin memaparkan soal kebijakan pembangunan yang diusung Soeharto melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) jilid satu (1) sampai enam (6).
Katanya, meski Soeharto dengan program Repelita-nya sudah menacapkan sistem pembangunan, tetapi tidak semuanya berhasil.
Baca Juga: Aburizal Bakrie Siap Pasang Badan untuk Airlangga Hartarto
“Pak Soeharto dengan Repelitanya yang berjilid-jilid itu sudah menancapkan sistem pembangunan. Tapi tidak sepenuhnya berhasil, terutama di sektor pembangunan infrastruktur fisik,” jelasnya.
“Ditambah lagi di akhir masa jabatannya atau tepatnya saat masuk Repelita VI Indonesia kena krisis moneter dan politik,” sambungnya.
Sedangkan di masa Jokowi, politik pembangunan cenderung fokus dan tentunya terarah.
Cak Imin menuturkan, di periode pertama Jokowi (2014-2019, pembangunan difokuskan pada infrastruktur besar-besaran di seluruh Indonesia.
Sementara di periode kedua (2019-2024), pembangunan difokuskan pada Sumber Daya Manusia (SDM).
Lebih lanjut, dia menilai bahwa masa Jokowi dan Soeharto memiliki plus minus masing-masing. Namun yang pasti, Jokowi jauh lebih ‘canggih’ soal politik pembangunan.
“Semua ada plus dan minusnya. Tapi kalau mau dilihat lebih detail, pak Jokowi lebih canggih soal politik pembangunan. Bayangkan saja meski dihantam pandemi, hampir semua negara kolaps, tapi alhamdulillah Indonesia tegak dan kuat, ekonomi stabil, pembangunan jalan terus,” tandasnya. (nal/SI)
