Jakarta, satukanindonesia.com – Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menilai sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam optimalisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Menurutnya, arah kebijakan pemerintah pusat saat ini telah dirancang untuk menyasar langsung ke daerah-daerah melalui berbagai program lintas kementerian dan lembaga.
“Namun, di balik itu ada arah kebijakan yang perlu dipahami secara lebih mendalam, bahwa banyak program kementerian dan lembaga kini dirancang langsung menyasar ke daerah melalui mekanisme sektoral,” kata Azis kepada wartawan, dilansir dari JawaPos,com, Kamis (16/10).
Ia menjelaskan, pembangunan daerah kini tidak lagi semata bergantung pada besaran transfer fiskal, melainkan pada sinergi antara program pemerintah pusat dan kebutuhan nyata di lapangan.
“Artinya, pembangunan daerah tidak lagi semata bergantung pada besaran transfer fiskal, melainkan pada sinergi antara program pusat dan kebutuhan regional di lapangan,” ucapnya
Azis menekankan, pentingnya koordinasi lintas sektor yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan merata.
“Penting adanya koordinasi lintas sektor yang kuat. Sinergi pembangunan antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah bukan lagi sekadar jargon, melainkan kebutuhan struktural agar pembangunan berjalan efektif dan merata,” tegasnya.
Ia menambahkan, tidak boleh ada daerah yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pembayaran gaji pegawai hingga biaya operasional pemerintahan. Karena itu, ia mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memainkan peran sentral sebagai fasilitator utama koordinasi pembangunan antara pusat dan daerah.
“Kemendagri harus menjadi penghubung aktif antara kementerian teknis dan pemerintah daerah, menyelaraskan prioritas pembangunan, serta memastikan setiap program nasional memiliki relevansi nyata terhadap kebutuhan masyarakat di daerah,” ujar Azis.
Terkait rencana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), Azis menilai langkah tersebut perlu didukung perencanaan dan koordinasi matang agar tidak menghambat kemampuan daerah dalam membayar gaji ASN, tunjangan tenaga P3K, serta menjaga kelancaran layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.
“Perencanaan program kementerian harus melibatkan daerah sejak awal agar hasilnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Selain itu, perlu ada mekanisme evaluasi bersama yang transparan untuk menghindari tumpang tindih kebijakan,” jelasnya.
Azis menekankan, sinergi antara pusat dan daerah merupakan kunci keberlanjutan pembangunan nasional.
“Belanja kementerian/lembaga yang diarahkan ke daerah juga harus memiliki efek berganda, bukan hanya menuntaskan proyek, tetapi juga membangun kapasitas dan daya tahan ekonomi lokal. Sinergi inilah yang akan menjadi kunci keberlanjutan pembangunan nasional, agar tidak ada satu pun daerah di Indonesia yang tertinggal karena persoalan fiskal,” pungkasnya.(***)
