Jakarta, SatukanIndonesia.com – Pelantikan 38 pejabat struktural lembaga antirasuah yang dilakukan Ketua KPK Komjen Firli Bahuri kemarin mendapat komentar dari Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.
Novel mengaku prihatin dengan gemuknya lembaga pemberantasan korupsi.
“Saya prihatin ya. Karena agenda pemberantasan korupsi sepertinya kurang serius dilakukan. Justru sibuk dengan memperbanyak jabatan-jabatan untuk penempatan orang,” ujar Novel saat dikonfirmasi, Rabu (6/1/2021).
Novel menyindir pimpinan KPK yang semestinya fokus pada agenda pemberantasan tindak pidana korupsi, bukan seolah seperti tengah berbagi jabatan. Apalagi, beberapa pejabat struktural yang dilantik kemarin adalah anggota Polri.
“Pimpinan mestinya paham bahwa salah satu hal penting yang mesti dilakukan KPK adalah pemberantasan korupsi pada sektor penegak hukum. Yang terjadi justru jabatan eselon 1 dan 2 di KPK yang jumlahnya 21 jabatan, 7 diisi oleh perwira Polri (artinya 1/3-nya),” kata Novel.
Novel menyayangkan hal demikian. Novel berpandangan pimpinan KPK era Komjen Pol Firli Bahuri ini seolah melupakan tugas KPK.
“Di sisi lain, agenda pemberantasan korupsi pada sektor penegak hukum hampir sama sekali tidak menjadi perhatian,” kata Novel.
Diberitakan sebelumnya, Ketua KPK Komjen Firli Bahuri melantik 38 pejabat struktural yang akan memperkuat kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari 38 pejabat yang dilantik, 6 di antaranya dari institusi Polri.
“Hari ini organisasi tata kelola (ortaka) kita resmi dan kita angkat pegawai KPK, insan KPK yang menurut catatan rekan-rekan yang berhak mengisi ortaka tersebut,” ujar Firli dalam sambutannya di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (5/1/2021).
Keenam anggota Polri yang dilantik menjadi pejabat struktural di lembaga antirasuah adalah Brigjen Didik Agung Wijanarko sebagai Direktur Koordinasi Supervisi I, kemudian Brigjen Agung Yudha Wibowo sebagai Direktur Monitoring, Brigjen Bahtiar Ujang Purnama menjadi Direktur Koordinasi Supervisi III.
Brigjen Kumbul Kuswijayanto Sudjadi dilantik sebagai Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Brigjen Yudhiawan sebagai Direktur Koordinasi Supervisi II, dan Irjen Karyoto sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi. (*)
