• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
KPK Dorong Perbaikan Ekosistem Pendidikan Jelang Penilaian Integritas 2028

KPK Dorong Perbaikan Ekosistem Pendidikan Jelang Penilaian Integritas 2028

Oktober 6, 2026
Keadilan bagi Papua Di Tengah Dinamika Politik Internasional

Keadilan bagi Papua Di Tengah Dinamika Politik Internasional

November 21, 2026
Permudah Pelayanan Bagi Masyarakat, Tri Adhianto Apresiasi RW 13 Bekasi Jaya Wilayah Pertama Gelar Layanan Jemput Warga

Permudah Pelayanan Bagi Masyarakat, Tri Adhianto Apresiasi RW 13 Bekasi Jaya Wilayah Pertama Gelar Layanan Jemput Warga

November 21, 2026
ADVERTISEMENT
Jadi Juara Umum Dan Sukses Selenggarakan Porprov Wawali Harris Bobihoe Sampaikan Apresiasi Terima Kasih Kepada Atlet Serta Masyarakat Kota Bekasi

Jadi Juara Umum Dan Sukses Selenggarakan Porprov Wawali Harris Bobihoe Sampaikan Apresiasi Terima Kasih Kepada Atlet Serta Masyarakat Kota Bekasi

November 21, 2026
Ukir Sejarah! Kota Bekasi Juara Umum Porprov XV Jabar 2026, Unggul 57 Emas dari Bandung

Ukir Sejarah! Kota Bekasi Juara Umum Porprov XV Jabar 2026, Unggul 57 Emas dari Bandung

November 21, 2026
FWB Gelar Pelatihan Jurnalistik Lingkungan Hidup, Wartawan Dibekali Pemahaman Hukum dan Teknik Investigasi

FWB Gelar Pelatihan Jurnalistik Lingkungan Hidup, Wartawan Dibekali Pemahaman Hukum dan Teknik Investigasi

November 21, 2026
Tak Hanya Padamkan Api, Warga Surabaya Juga Dilatih Tangani Ular

Tak Hanya Padamkan Api, Warga Surabaya Juga Dilatih Tangani Ular

November 21, 2026
Penjurian jadi  Sorotan, Gimnastik Kota Bekasi Raih 3 Emas Porprov XV Jabar 2026

Penjurian jadi  Sorotan, Gimnastik Kota Bekasi Raih 3 Emas Porprov XV Jabar 2026

November 21, 2026
Pansus DPRD Batam Finalisasi Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Siap Dibawa ke Paripurna

Pansus DPRD Batam Finalisasi Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Siap Dibawa ke Paripurna

November 21, 2026
Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua DPRD Batam Tinjau Seranggong, Temukan Kawasan Tak Lagi Berpenghuni

Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua DPRD Batam Tinjau Seranggong, Temukan Kawasan Tak Lagi Berpenghuni

November 21, 2026
Rp34,57 Triliun Dana Desa Dipakai Bangun KDKMP

Rp34,57 Triliun Dana Desa Dipakai Bangun KDKMP

November 21, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Minggu, November 22, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home News

KPK Dorong Perbaikan Ekosistem Pendidikan Jelang Penilaian Integritas 2028

(Hukum)

Oktober 6, 2026
in News
0
0
SHARES
21
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
    Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam Konferensi Pers Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 (Foto: Pasha Yudha Ernowo Infopublik/Igid/Youtube KPK)

Jakarta, satukanindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadikan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 sebagai dasar perbaikan ekosistem pendidikan secara bersama-sama.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, skor integritas pendidikan secara nasional mengalami peningkatan dibandingkan 2024. Namun, capaian tersebut belum merata karena masih terdapat perbedaan tingkat integritas di provinsi, kabupaten, kota, maupun kementerian.

“Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi kalau kita lihat skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun,” ujar Setyo dalam Konferensi Pers Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026, Selasa (6/10/2026).

Menurut Setyo, hasil pemetaan menunjukkan kondisi integritas pendidikan masih berada pada beragam kategori, mulai dari rentan, korektif, fit, hingga sebagian kecil yang sudah mencapai kategori tangguh. Perbedaan tersebut menunjukkan perlunya intervensi yang lebih terarah sesuai persoalan di masing-masing daerah dan satuan pendidikan.

Setyo menegaskan, penguatan integritas pendidikan tidak dapat dibebankan hanya kepada KPK. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama untuk membangun ekosistem pendidikan yang lebih berintegritas.

Kebutuhan perbaikan juga terlihat dari sejumlah aspek pendukung penyelenggaraan pendidikan. KPK mencatat, masih terdapat persoalan pada infrastruktur dan ketersediaan tenaga pendidik yang perlu mendapat perhatian. “Diharapkan tanggung jawab ini bukan tanggung jawab sektoral. Kalau ini menjadi kebersamaan secara ekosistem, mudah-mudahan kita masih punya waktu untuk melakukan perbaikan,” katanya.

Setyo menilai, hasil SPI Pendidikan 2026 semestinya tidak berhenti sebagai angka penilaian. Data tersebut perlu diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan korektif, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memperbaiki aspek yang masih rendah, sementara kementerian dan lembaga didorong menghadirkan inovasi serta pendekatan baru untuk memperkuat integritas pendidikan.

KPK akan menggunakan 2027 sebagai periode monitoring dan evaluasi sebelum penilaian kembali dilakukan pada 2028. Rentang waktu tersebut dinilai penting untuk memastikan rekomendasi hasil SPI Pendidikan benar-benar ditindaklanjuti.

Setyo mengatakan, rekomendasi perbaikan pada 2026 masih memiliki pola persoalan yang tidak jauh berbeda dengan hasil pengukuran 2024. Karena itu, pemerintah perlu memastikan persoalan yang sama tidak terus berulang. “Kita tidak ingin mengulangi hal-hal yang sama. Yang masih kurang diperbaiki, kemudian yang sudah baik dipertahankan, dengan harapan skor nasional makin bagus,” ujarnya.

Tiga aspek utama yang menjadi perhatian meliputi karakter, tata kelola, dan ekosistem pendidikan. Ketiganya perlu diperkuat secara bersamaan karena integritas tidak hanya ditentukan oleh perilaku individu, tetapi juga oleh lingkungan dan sistem yang membentuknya.

KPK juga mendorong pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mengambil tanggung jawab sesuai kewenangannya. Sementara itu, kementerian dan lembaga diharapkan terus mengembangkan inovasi untuk mempercepat perbaikan.

Dengan monitoring dan evaluasi pada 2027 serta penilaian kembali pada 2028, KPK berharap peningkatan skor integritas pendidikan tidak sekadar menjadi tren angka, tetapi mencerminkan perubahan nyata dalam tata kelola, karakter, dan ekosistem pendidikan di seluruh Indonesia.(infopublik)

ADVERTISEMENT

Komentar Facebook

Tags: Integritas 2028KPKPerbaikan Ekosistem Pendidikan
ShareTweetSend

Related Posts

Cegah Risiko Hukum dalam Keputusan Bisnis, KPK Perkuat Tata Kelola BUMD DKI Jakarta

Cegah Risiko Hukum dalam Keputusan Bisnis, KPK Perkuat Tata Kelola BUMD DKI Jakarta

November 16, 2026
KPK Periksa Nusron Wahid Usai Hadir Tanpa Jadwal Pemeriksaan

KPK Periksa Nusron Wahid Usai Hadir Tanpa Jadwal Pemeriksaan

November 5, 2026
Bupati Sorsel Mangkir dari Panggilan KPK

Bupati Sorsel Mangkir dari Panggilan KPK

Oktober 30, 2026

KPK Jajaki Kerja Sama Antikorupsi dengan Rusia, Bahas Penelusuran dan Pemulihan Aset

Oktober 30, 2026

KPK Perkuat Kerja Sama dengan Nigeria, Berantas Korupsi dan Kejahatan Lintas Negara

Oktober 25, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?