• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
KPK Dorong Perbaikan Ekosistem Pendidikan Jelang Penilaian Integritas 2028

KPK Dorong Perbaikan Ekosistem Pendidikan Jelang Penilaian Integritas 2028

Oktober 6, 2026
Mengapa 10 November Menjadi Hari Pahlawan? Jejak Pertempuran Surabaya 1945

Mengapa 10 November Menjadi Hari Pahlawan? Jejak Pertempuran Surabaya 1945

November 10, 2026
Sinergi TNI AL dan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 1,1 Kg Serbuk Emas Rp 2,9 Miliar di Bandara Juanda

Sinergi TNI AL dan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 1,1 Kg Serbuk Emas Rp 2,9 Miliar di Bandara Juanda

November 10, 2026
ADVERTISEMENT
TNI AL-US Naby  Gelar Historical DIVE USS Houston, Perkuat Diplomasi Sejarah Indonesia-AS

TNI AL-US Naby  Gelar Historical DIVE USS Houston, Perkuat Diplomasi Sejarah Indonesia-AS

November 10, 2026
Penyelam TNI AL Bersama Tim Gabungan Berhasil Evakuasi FDR dan Helikopter M-17V5 HA-5235

Penyelam TNI AL Bersama Tim Gabungan Berhasil Evakuasi FDR dan Helikopter M-17V5 HA-5235

November 10, 2026
Demi Keadilan dan Kesejahteraan hingga Perlindungan, Komite III DPD RI Dorong Reformasi UU Guru dan Dosen

Demi Keadilan dan Kesejahteraan hingga Perlindungan, Komite III DPD RI Dorong Reformasi UU Guru dan Dosen

November 10, 2026
TNI Klaim Pukul Mundur 15 Anggota TPNPB Kopitua Heluka di Yahukimo

TNI Klaim Pukul Mundur 15 Anggota TPNPB Kopitua Heluka di Yahukimo

November 10, 2026
Isyana Bagoes Oka, Raja Juli, dan Giring Mundur dari PSI

Isyana Bagoes Oka, Raja Juli, dan Giring Mundur dari PSI

November 10, 2026
Kabareskrim : Tak Ada Mantan Kapolri dan Menteri Yang Ditangkap

Kabareskrim : Tak Ada Mantan Kapolri dan Menteri Yang Ditangkap

November 10, 2026
Dishub Kota Bekasi Antisipasi Penutupan Jalan di Kawasan Duta Harapan saat Lintasan Sepeda Triathlon Porprov Jabar 2026

Dishub Kota Bekasi Antisipasi Penutupan Jalan di Kawasan Duta Harapan saat Lintasan Sepeda Triathlon Porprov Jabar 2026

November 9, 2026
Komite III DPD RI Dorong Evaluasi hingga Usulkan UU Khusus MBG dan Perhatian Bagi Daerah 3T

Komite III DPD RI Dorong Evaluasi hingga Usulkan UU Khusus MBG dan Perhatian Bagi Daerah 3T

November 9, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Selasa, November 10, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home News

KPK Dorong Perbaikan Ekosistem Pendidikan Jelang Penilaian Integritas 2028

(Hukum)

Oktober 6, 2026
in News
0
0
SHARES
21
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
    Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam Konferensi Pers Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 (Foto: Pasha Yudha Ernowo Infopublik/Igid/Youtube KPK)

Jakarta, satukanindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadikan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 sebagai dasar perbaikan ekosistem pendidikan secara bersama-sama.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, skor integritas pendidikan secara nasional mengalami peningkatan dibandingkan 2024. Namun, capaian tersebut belum merata karena masih terdapat perbedaan tingkat integritas di provinsi, kabupaten, kota, maupun kementerian.

“Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi kalau kita lihat skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun,” ujar Setyo dalam Konferensi Pers Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026, Selasa (6/10/2026).

Menurut Setyo, hasil pemetaan menunjukkan kondisi integritas pendidikan masih berada pada beragam kategori, mulai dari rentan, korektif, fit, hingga sebagian kecil yang sudah mencapai kategori tangguh. Perbedaan tersebut menunjukkan perlunya intervensi yang lebih terarah sesuai persoalan di masing-masing daerah dan satuan pendidikan.

Setyo menegaskan, penguatan integritas pendidikan tidak dapat dibebankan hanya kepada KPK. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama untuk membangun ekosistem pendidikan yang lebih berintegritas.

Kebutuhan perbaikan juga terlihat dari sejumlah aspek pendukung penyelenggaraan pendidikan. KPK mencatat, masih terdapat persoalan pada infrastruktur dan ketersediaan tenaga pendidik yang perlu mendapat perhatian. “Diharapkan tanggung jawab ini bukan tanggung jawab sektoral. Kalau ini menjadi kebersamaan secara ekosistem, mudah-mudahan kita masih punya waktu untuk melakukan perbaikan,” katanya.

Setyo menilai, hasil SPI Pendidikan 2026 semestinya tidak berhenti sebagai angka penilaian. Data tersebut perlu diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan korektif, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memperbaiki aspek yang masih rendah, sementara kementerian dan lembaga didorong menghadirkan inovasi serta pendekatan baru untuk memperkuat integritas pendidikan.

KPK akan menggunakan 2027 sebagai periode monitoring dan evaluasi sebelum penilaian kembali dilakukan pada 2028. Rentang waktu tersebut dinilai penting untuk memastikan rekomendasi hasil SPI Pendidikan benar-benar ditindaklanjuti.

Setyo mengatakan, rekomendasi perbaikan pada 2026 masih memiliki pola persoalan yang tidak jauh berbeda dengan hasil pengukuran 2024. Karena itu, pemerintah perlu memastikan persoalan yang sama tidak terus berulang. “Kita tidak ingin mengulangi hal-hal yang sama. Yang masih kurang diperbaiki, kemudian yang sudah baik dipertahankan, dengan harapan skor nasional makin bagus,” ujarnya.

Tiga aspek utama yang menjadi perhatian meliputi karakter, tata kelola, dan ekosistem pendidikan. Ketiganya perlu diperkuat secara bersamaan karena integritas tidak hanya ditentukan oleh perilaku individu, tetapi juga oleh lingkungan dan sistem yang membentuknya.

KPK juga mendorong pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mengambil tanggung jawab sesuai kewenangannya. Sementara itu, kementerian dan lembaga diharapkan terus mengembangkan inovasi untuk mempercepat perbaikan.

Dengan monitoring dan evaluasi pada 2027 serta penilaian kembali pada 2028, KPK berharap peningkatan skor integritas pendidikan tidak sekadar menjadi tren angka, tetapi mencerminkan perubahan nyata dalam tata kelola, karakter, dan ekosistem pendidikan di seluruh Indonesia.(infopublik)

ADVERTISEMENT

Komentar Facebook

Tags: Integritas 2028KPKPerbaikan Ekosistem Pendidikan
ShareTweetSend

Related Posts

KPK Periksa Nusron Wahid Usai Hadir Tanpa Jadwal Pemeriksaan

KPK Periksa Nusron Wahid Usai Hadir Tanpa Jadwal Pemeriksaan

November 5, 2026
Bupati Sorsel Mangkir dari Panggilan KPK

Bupati Sorsel Mangkir dari Panggilan KPK

Oktober 30, 2026
KPK Jajaki Kerja Sama Antikorupsi dengan Rusia, Bahas Penelusuran dan Pemulihan Aset

KPK Jajaki Kerja Sama Antikorupsi dengan Rusia, Bahas Penelusuran dan Pemulihan Aset

Oktober 30, 2026

KPK Perkuat Kerja Sama dengan Nigeria, Berantas Korupsi dan Kejahatan Lintas Negara

Oktober 25, 2026

Pemprov DKI Terima Hibah Aset Rampasan Rp9,65 Miliar dari KPK

Oktober 22, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?