• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
KPK Serahkan Aset Rampasan Senilai Rp24,3 Miliar ke Kemhan

KPK Serahkan Aset Rampasan Senilai Rp24,3 Miliar ke Kemhan

Agustus 15, 2026
MPR For Papua Tegaskan Enam Agenda Serius untuk Wakil Presiden Mendatang

MPR For Papua Tegaskan Enam Agenda Serius untuk Wakil Presiden Mendatang

November 23, 2026
Diharapkan Wakil Presiden Baru Lebih Progresif Terkait Percepatan Pembangunan Otsus Papua

Diharapkan Wakil Presiden Baru Lebih Progresif Terkait Percepatan Pembangunan Otsus Papua

November 23, 2026
ADVERTISEMENT
BGN Sebut Seluruh SPPG yang Beroperasi Telah Mengantongi Sertifikat SLHS

BGN Sebut Seluruh SPPG yang Beroperasi Telah Mengantongi Sertifikat SLHS

November 22, 2026
Setelah 25 Tahun, Indonesia Kembali Terpilih sebagai Anggota Dewan ICAO

Setelah 25 Tahun, Indonesia Kembali Terpilih sebagai Anggota Dewan ICAO

November 22, 2026
Nama Dasco Masuk Bursa Cawapres, Pengamat Ingatkan Bahaya Kampanye Hitam dan Fitnah

Nama Dasco Masuk Bursa Cawapres, Pengamat Ingatkan Bahaya Kampanye Hitam dan Fitnah

November 22, 2026
Presiden Indonesia dan Presiden Rusia Bicara Empat Mata

Presiden Indonesia dan Presiden Rusia Bicara Empat Mata

November 22, 2026
Pansus DPRD Targetkan Finalisasi Ranperda Penataan Kampung Tua Pekan Depan

Pansus DPRD Targetkan Finalisasi Ranperda Penataan Kampung Tua Pekan Depan

November 22, 2026
Porprov XV Jabar 2026 Berakhir, Kota Bekasi Raih Juara Umum

Porprov XV Jabar 2026 Berakhir, Kota Bekasi Raih Juara Umum

November 22, 2026
Indonesia Bidik Permintaan Tinggi Pasar Karbon Global

Indonesia Bidik Permintaan Tinggi Pasar Karbon Global

November 22, 2026
Indonesia-Uni Eropa Sepakati CEPA

Indonesia-Uni Eropa Sepakati CEPA

November 22, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Senin, November 23, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Hukum

KPK Serahkan Aset Rampasan Senilai Rp24,3 Miliar ke Kemhan

(Hukum)

Agustus 15, 2026
in Hukum
0
0
SHARES
27
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset tersebut kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui mekanisme penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN). (Foto: Dok KPK)

Jakarta, satukanindonesia.com – Dua bidang tanah hasil pemulihan aset tindak pidana korupsi senilai Rp24,3 miliar kini dimanfaatkan untuk mendukung tugas Kementerian Pertahanan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset tersebut kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui mekanisme penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN).

Serah terima berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK Mungki Hadipratikto dan Kepala Pusat BMN Baloghan Kemhan Gilang Lengkana.

Dua aset tersebut berupa tanah bersertifikat yang berlokasi di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatra Barat. Masing-masing memiliki luas 5.077 meter persegi dan 4.924 meter persegi, dengan total luas mencapai 10.001 meter persegi dan nilai Rp24.307.957.000.

Aset itu berasal dari perkara korupsi proyek multi years pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri, Kabupaten Bengkalis, Tahun Anggaran 2013–2015, dengan terpidana Suryadi Halim alias Tando. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Direktur Labuksi KPK Mungki Hadipratikto menjelaskan, penyerahan aset merupakan bagian dari rangkaian eksekusi barang rampasan negara. Mekanisme penetapan status penggunaan BMN berada dalam kewenangan Kementerian Keuangan. “KPK sebagai pengurus barang rampasan negara mengajukan usulan kepada Kementerian Keuangan untuk kemudian diputuskan,” ujar Mungki, dalam keterangan tertulis yang dilansir dari  InfoPublik, Kamis (13/8/2026).

Penyerahan dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/MK/KN/2026 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN yang Berasal dari Barang Rampasan Negara. Melalui keputusan tersebut, kedua bidang tanah ditetapkan untuk digunakan Kemhan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Mungki menjelaskan, aset tersebut tidak diperoleh melalui perampasan berdasarkan amar putusan pengadilan, tetapi melalui mekanisme pelaksanaan uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sebelumnya, kedua tanah tersebut ditetapkan sebagai Barang Rampasan Negara berdasarkan Surat Ketetapan Jaksa pada KPK Nomor TAP-08/26.Ek.3/07/2025 tanggal 1 Juli 2025.

Setelah penetapan status penggunaan, tanggung jawab pengelolaan aset secara resmi beralih dari KPK kepada Kemhan sejak BAST ditandatangani. Kemhan selanjutnya bertanggung jawab atas pengamanan, pemeliharaan, pencatatan, dan pemanfaatan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gilang Lengkana mengatakan Kemhan akan mencatat aset tersebut dalam sistem administrasi BMN dengan keterangan sebagai hasil pemulihan aset oleh KPK. Penandaan secara fisik juga akan dipasang di lokasi.

“Kami mengapresiasi upaya KPK dalam menjaga dan memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi. Penandaan secara fisik juga akan dilakukan di lokasi aset. Amanat untuk mengelola aset rampasan ini akan dimanfaatkan melalui pembangunan satuan kami di wilayah Kodam Imam Bonjol,” kata Gilang.

KPK juga akan melakukan monitoring untuk memastikan aset telah tercatat sebagai BMN di lingkungan Kemhan dan digunakan sesuai fungsi serta peruntukannya. Selain aspek administrasi, KPK meminta setiap aset hasil penanganan perkara korupsi diberi penanda yang dapat dilihat masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menunjukkan bahwa aset yang sebelumnya berasal dari tindak pidana korupsi telah dikembalikan untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Pemanfaatan tersebut menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku. Pemulihan dan pengelolaan aset hasil korupsi menjadi bagian penting agar kerugian yang ditimbulkan dapat kembali memberi manfaat bagi negara.

Melalui pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan produktif, aset rampasan negara diharapkan tidak berhenti sebagai barang sitaan, tetapi berubah menjadi aset yang mendukung pelayanan publik dan kepentingan strategis nasional.(***)

ADVERTISEMENT

Komentar Facebook

Tags: Aset NegaraBarang Milik Negara (BMN)Kementerian Pertahanan (Kemhan)KPK
ShareTweetSend

Related Posts

Cegah Risiko Hukum dalam Keputusan Bisnis, KPK Perkuat Tata Kelola BUMD DKI Jakarta

Cegah Risiko Hukum dalam Keputusan Bisnis, KPK Perkuat Tata Kelola BUMD DKI Jakarta

November 16, 2026
KPK Periksa Nusron Wahid Usai Hadir Tanpa Jadwal Pemeriksaan

KPK Periksa Nusron Wahid Usai Hadir Tanpa Jadwal Pemeriksaan

November 5, 2026
Bupati Sorsel Mangkir dari Panggilan KPK

Bupati Sorsel Mangkir dari Panggilan KPK

Oktober 30, 2026

KPK Jajaki Kerja Sama Antikorupsi dengan Rusia, Bahas Penelusuran dan Pemulihan Aset

Oktober 30, 2026

KPK Perkuat Kerja Sama dengan Nigeria, Berantas Korupsi dan Kejahatan Lintas Negara

Oktober 25, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?