• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
KPU RI akan Buat Tahapan Pemilu Khusus untuk DOB Papua Jika Perppu Pemilu Molor

KPU RI akan Buat Tahapan Pemilu Khusus untuk DOB Papua Jika Perppu Pemilu Molor

Desember 6, 2022
Keadilan bagi Papua Di Tengah Dinamika Politik Internasional

Keadilan bagi Papua Di Tengah Dinamika Politik Internasional

November 21, 2026
Permudah Pelayanan Bagi Masyarakat, Tri Adhianto Apresiasi RW 13 Bekasi Jaya Wilayah Pertama Gelar Layanan Jemput Warga

Permudah Pelayanan Bagi Masyarakat, Tri Adhianto Apresiasi RW 13 Bekasi Jaya Wilayah Pertama Gelar Layanan Jemput Warga

November 21, 2026
ADVERTISEMENT
Jadi Juara Umum Dan Sukses Selenggarakan Porprov Wawali Harris Bobihoe Sampaikan Apresiasi Terima Kasih Kepada Atlet Serta Masyarakat Kota Bekasi

Jadi Juara Umum Dan Sukses Selenggarakan Porprov Wawali Harris Bobihoe Sampaikan Apresiasi Terima Kasih Kepada Atlet Serta Masyarakat Kota Bekasi

November 21, 2026
Ukir Sejarah! Kota Bekasi Juara Umum Porprov XV Jabar 2026, Unggul 57 Emas dari Bandung

Ukir Sejarah! Kota Bekasi Juara Umum Porprov XV Jabar 2026, Unggul 57 Emas dari Bandung

November 21, 2026
FWB Gelar Pelatihan Jurnalistik Lingkungan Hidup, Wartawan Dibekali Pemahaman Hukum dan Teknik Investigasi

FWB Gelar Pelatihan Jurnalistik Lingkungan Hidup, Wartawan Dibekali Pemahaman Hukum dan Teknik Investigasi

November 21, 2026
Tak Hanya Padamkan Api, Warga Surabaya Juga Dilatih Tangani Ular

Tak Hanya Padamkan Api, Warga Surabaya Juga Dilatih Tangani Ular

November 21, 2026
Penjurian jadi  Sorotan, Gimnastik Kota Bekasi Raih 3 Emas Porprov XV Jabar 2026

Penjurian jadi  Sorotan, Gimnastik Kota Bekasi Raih 3 Emas Porprov XV Jabar 2026

November 21, 2026
Pansus DPRD Batam Finalisasi Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Siap Dibawa ke Paripurna

Pansus DPRD Batam Finalisasi Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Siap Dibawa ke Paripurna

November 21, 2026
Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua DPRD Batam Tinjau Seranggong, Temukan Kawasan Tak Lagi Berpenghuni

Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua DPRD Batam Tinjau Seranggong, Temukan Kawasan Tak Lagi Berpenghuni

November 21, 2026
Rp34,57 Triliun Dana Desa Dipakai Bangun KDKMP

Rp34,57 Triliun Dana Desa Dipakai Bangun KDKMP

November 21, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Minggu, November 22, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Politik

KPU RI akan Buat Tahapan Pemilu Khusus untuk DOB Papua Jika Perppu Pemilu Molor

[Politik]

Desember 6, 2022
in News, Politik
0
0
SHARES
30
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
Ilustrasi: KPU (Dok. JawaPos.com)

Jakarta, SatukanIndonesia.Com -Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana membuat aturan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 khusus untuk empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Rencana ini akan dieksekusi jika pemerintah tak kunjung mengesahkan Peraturan Pemerintah Undang-Undang (Perppu) Pemilu.

Komisioner KPU RI Idham Holik menjelaskan, pada 6-15 Desember, KPU melaksanakan tahapan pengumuman bakal dimulainya Tahapan Penyerahan Dukungan Bakal Calon Anggota DPD. Adapun tahapan penyerahan dukungan itu akan dilaksanakan pada 16-29 Desember 2022.

Namun, hingga kini KPU belum mengatur pelaksanaan tahapan tersebut untuk empat DOB di Papua. Sebab, empat DOB tersebut tidak termaktub dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Agar tahapan pemilu bisa dimulai di empat DOB itu, empat provinsi baru itu perlu diatur terlebih dahulu di dalam Perppu Pemilu.

Masalahnya, hingga Senin (5/12/2022), Pemerintah tak kunjung mengesahkan Perppu Pemilu meski drafnya sudah selesai. “Selama Perppu belum disahkan oleh Pemerintah, maka kami tetap mengacu pada UU Pemilu yang mencantumkan 34 provinsi,” kata Idham dilansir dari Republika, Senin.

Saat Perppu Pemilu sudah disahkan, lanjut dia, barulah KPU mengatur dan melaksanakan tahapan Pemilu 2024 di empat provinsi baru itu. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah segera mengesahkan Perppu tersebut sebelum dimulainya Penyerahan Dukungan Bakal Calon Anggota DPD pada 16 Desember. Sebab, pihaknya juga butuh waktu untuk membentuk KPU tingkat provinsi di empat DOB tersebut.

“Saya sangat yakin pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR sudah mengkaji secara matang urgensi pengesahan Perppu Pemilu ini,” kata Idham.

Idham mengatakan, jika Perppu disahkan setelah tanggal 16 Desember maka KPU terpaksa membuat aturan khusus terkait pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan DPD di empat DOB tersebut. “Kami akan membuat skenario khusus atau membuat peraturan yang bersifat lex specialis,” ujarnya. Artinya, pelaksanaan tahapan di empat DOB itu akan menyusul.

Kendati bakal menyusul, Idham yakin pelaksanaan tahapan pemilu selanjutnya di empat DOB itu akan sesuai jadwal seperti provinsi lainnya. Tahapan Pemilu 2024 secara keseluruhan diyakini pula tidak akan tertunda. “Insya Allah tidak ada masalah,” kata Idham meyakinkan.

Empat provinsi baru itu adalah Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Pemerintah mengatakan, Perppu Pemilu belum disahkan karena Provinsi Papua Barat Daya belum diresmikan.

Pemerintah akan menunggu peresmian Provinsi Papua Barat Daya terlebih dahulu supaya tidak berulang-ulang membuat Perppu Pemilu. “Cukup satu kali saja kita membuat Perppu. Karena itu, (pengesahan) Perppu ini sangat tergantung kecepatan mengundangkan RUU Papua Barat Daya,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin.

ADVERTISEMENT

Tito tidak memberikan jawaban lugas ketika ditanya apakah Perppu Pemilu itu bisa disahkan dalam pekan depan. Dia hanya menjelaskan bahwa RUU Pembentukan Papua Barat Daya baru diserahkan DPR kepada Presiden Jokowi pada pekan lalu.

Kini, lanjut dia, Pemerintah masih memproses RUU itu untuk segera ditetapkan menjadi undang-undang. Targetnya, Presiden Jokowi bisa menekan RUU itu menjadi UU dalam pekan ini.

Tito mengatakan, setelah RUU Papua Barat Daya diteken Presiden, selanjutnya Pemerintah akan langsung memulai proses seleksi Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya. Setelah itu, barulah Kemendagri meresmikan provinsi baru tersebut sekaligus melantik pj gubernurnya.(***)

 

 

Komentar Facebook

Tags: DOB PapuaKPU RIPemilu 2024
ShareTweetSend

Related Posts

Soal Ijazah Wapres Gibran, KPU RI : Pakai Surat Penyetaraan dari Kementerian

Soal Ijazah Wapres Gibran, KPU RI : Pakai Surat Penyetaraan dari Kementerian

Oktober 7, 2026
Tahun 2028, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan DOB di Tanah Papua Ditargetkan Selesai

Tahun 2028, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan DOB di Tanah Papua Ditargetkan Selesai

Februari 26, 2026
KPU RI Siapkan Usulan Konsep Baru Pemilu Terpisah Pasca Putusan MK

KPU RI Siapkan Usulan Konsep Baru Pemilu Terpisah Pasca Putusan MK

November 9, 2025

Kasus Gunakan Jet Pribadi Selama 59 Kali, Komisi II DPR Awasi Ketat Anggaran KPU

November 1, 2025

KPU Siap Laksanakan Pemilu Terpisah sesuai Putusan MK

Juli 25, 2025
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?