
MANOKWARI, SatukanIndonesia.Com – Praktisi Hukum di Manokwari, Metuzalak Awom, mengkritik pernyataan Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw tentang “bayar kepala” para pelaku pembunuhan pekerja jalan antar-kabupaten Teluk Bintuni – Maybrat, belum lama ini.
Pernyataan Waterpauw itu diberitakan di salah satu media cetak lokal di Manokwari, edisi Senin (17-10-2022), dengan judul “Waterpauw Siap Bayar Kepala Pelaku Pembunuhan 4 Pekerja Jalan”.
Pernyataan ini disampaikan Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, dalam suatu pertemuan dengan para Bupati dan Walikota se-Papua Barat, pekan lalu, di Manokwari. Hadir bersamanya, Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII Kasuari.
Menurut Awom, yang juga berprofesi Lawyer, bahwa pernyataan Pj Gubetnur itu kontradiktif dengan upaya penegakan hukum yang tengah dilakukan Polda Papua Barat dan jajaran.
Padahal, Waterpauw yang ditunjuk negara untuk menjabat selang waktu Gubernur di Provinsi Papua Barat ialah mantan perwira tinggi di Kepolisian Republik Indonesia.
“Sebagai pimpinan daerah yang berasal dari Polri, seharusnya Waterpauw memahami asas penegakan hukum salah-satunya asas praduga tak bersalah. Bukan membuat sayembara ‘bayar kepala’, seakan menyuruh warganya untuk saling bunuh!,”ujar Awom, di jeda waktu beracara di Pengadilan Negeri Manokwari, Senin (17/10/2022).
Kebiasaan sayembara serupa ini lanjut dia, hanya terjadi di zaman kerajaan-kerajaan masa lampau, seperti yang dapat disaksikan di film-film legenda Tanah Jawa. Dimana, sayembara serupa juga banyak terjadi di zaman Cowboy abad pertengahan, oleh bangsa-bangsa imperialis Eropa di daerah-daerah ekspansi mereka di benua Amerika, Amerika Latin dan Afrika, India sampai Asia.
Poster para kriminalis disebarkan, ditempelkan di dinding sarana umum, rumah-rumah penduduk dan di tegakan batang pepohonan dengan tulisan Wanted! Dead or Alive! disertai jumlah dolar. Para pedagang VOC dan pemerintah kolonial Belanda juga acap menyebarkan poster para pejuang kemerdekaan Indonesia sebagai penjahat yang diburu Hidup atau Mati.
Sebelumnya, Polda Papua Barat telah mengumumkan Daftar Pencarian Orang (DPO), dengan poster sejumlah pelaku penyerangan pekerja jalan antar-kabupaten Maybrat – Teluk Bintuni.
Dalam peristiwa itu, empat (4) pekerja tewas, dan ada yang luka-luka. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) di daerah setempat, melalui Juru Bicaranya, Sebby Sambom, mengaku bertanggung jawab atas penyerangan dan pembunuhan itu.
Bahkan jauh sebelumnya telah mengumumkan perang di wilayah setempat, termasuk melarang warga sipil beraktivitas di wilayah yang diklaim. Kelompok ini juga sempat mengancam dan menargetkan Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, dan pejabat lainnya di kabupaten dan kota se-Papua Barat.
Upaya penegakan hukum yang dilakukan Polda Papua Barat, didukung TNI di daerah ini, mestinya didukung jajaran Pemerintahan Provinsi, kabupaten dan kota, sampai dengan pemerintahan kampung. Bukan mengumbar pernyataan yang kontroversial dan dapat memperburuk opini, tambah Awom.
“Apalagi dengan sedia membayar kepala, itu berarti ada sejumlah uang yang disiapkan beliau. Apakah itu uang pribadi? Dari mana sumber dananya? Dana Otonomi Khusus kah? Atau itu APBN atau APBD?”pungkas Metuzalak Awom retoris, seraya berharap Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengklarifikasi pernyataannya demi menjaga wibawa pemerintah dan kepastian hukum atas para pelaku. [GRW]










