Semarang, satukanindonesia.com – Pemerintah terus memperkuat pengelolaan fiskal agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.
Di tengah ketidakpastian yang dipengaruhi oleh konflik geopolitik, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, serta fluktuasi pasar keuangan, pemerintah optimistis perekonomian nasional tetap mampu tumbuh secara berkelanjutan melalui kebijakan fiskal yang terukur dan disiplin.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat memberikan kuliah umum di hadapan sivitas akademika Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah,dilansir dari infopublik, Jumat (3/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menegaskan bahwa pemerintah terus mengendalikan arah kebijakan fiskal agar mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.
“Dampak kebijakan fiskal kita kontrol terus, kita (pemerintah) tidak takut dengan situasi global, saya terus gerakkan mesin mesin pertumbuhan ekonomi, jadi tumbuh 6 persen di tahun ini gak susah susah amat” kata Menkeu Purbaya.
Menkeu menjelaskan bahwa berbagai risiko global perlu diantisipasi secara cermat. Namun demikian, Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat serta ruang fiskal yang memadai untuk menghadapi tekanan eksternal.
“Kita tuh (Indonesia) punya ruang fiskal yang cukup untuk menghadapi berbagai tekanan eksternal. Dengan pengelolaan APBN yang disiplin, pemerintah yakin mampu menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta melindungi daya beli masyarakat,” tutur Menkeu.
Menjawab pertanyaan salah satu mahasiswa, Menkeu Purbaya juga menekankan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen mencerminkan ketahanan aktivitas ekonomi nasional yang didukung oleh peran sektor swasta.
“Jadi perlu saya luruskan bahwa capaian itu tidak hanya didorong oleh belanja pemerintah, tetapi terutama oleh peran besar sektor swasta (private sector),” jelasnya.
Menurut Menkeu, kontribusi sektor swasta tercermin dari meningkatnya investasi, ekspansi dunia usaha, serta konsumsi masyarakat yang tetap terjaga. Kondisi tersebut menunjukkan kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.
Pada kesempatan yang sama, Menkeu kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah 3 persen sebagai wujud disiplin fiskal dan upaya mempertahankan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.
Menkeu menjelaskan bahwa target tersebut akan dicapai melalui pengelolaan fiskal yang hati-hati, termasuk dengan mengoptimalkan peran Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai salah satu instrumen strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa memberikan beban yang berlebihan terhadap APBN.
Melalui pengelolaan fiskal yang prudent dan defisit APBN yang tetap terjaga di bawah batas 3 persen, pemerintah optimistis kredibilitas ekonomi nasional dapat terus dipertahankan, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(***)
