![[Opini] Menilik Pesan Gubernur Khofifah di Hari Santri 2026: Dari Harapan hingga Langkah Nyata](https://www.satukanindonesia.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261023-WA0016-75x75.jpg)
Jakarta, satukanindonesia.com – Menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang menekankan agar penggunaan anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tepat sasaran serta mendukung program prioritas Presiden.
Oleh karena itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA memastikan hal tersebut berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan pemerintah pusat.
Safrizal menegaskan, penajaman perencanaan anggaran menjadi kunci agar setiap anggaran yang digunakan memiliki indikator keberhasilan yang jelas. “Ditjen Bina Adwil akan memperkuat penyusunan program dengan menyelaraskannya pada direktif Presiden, program prioritas nasional dan kementerian, seperti penguatan pelayanan publik, pemberdayaan kecamatan dan kelurahan, hingga percepatan pembangunan kawasan perbatasan,” ujar Safrizal melalui keterangan resmi, dilansir dari InfoPublik, Senin (29/9/2025).
Selain itu, Ditjen Bina Adwil berkomitmen memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi. Tidak hanya pada tahap pelaksanaan, pengawasan akan dilakukan sejak perencanaan hingga pelaporan agar setiap potensi penyimpangan dapat segera terdeteksi.
Safrizal mengatakan, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal akan diperkuat. Menurutnya, suara dan kebutuhan daerah merupakan masukan penting agar kebijakan pusat dapat diimplementasikan sesuai dengan realitas di lapangan.
Dengan pola kerja kolaboratif, program Ditjen Bina Adwil diharapkan lebih adaptif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Prioritas anggaran akan diarahkan pada program yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Fokus utama akan diberikan pada pemenuhan pelayanan perizinan untuk memperluas investasi, bantuan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, serta bantuan pemerintah untuk aparat kewilayahan seperti Satpol PP, Satdamkar, Satlinmas dan Redkar.
Dengan demikian, dampak penggunaan anggaran negara dapat langsung dirasakan masyarakat. “Ditjen Bina Adwil siap menjalankan arahan Mendagri untuk mendukung suksesnya Direktif Presiden. Kami memastikan setiap alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Safrizal.(***)
