JAYAPURA, SATUKANINDONESIA.Com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah kampus di Jayapura, di antaranya Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), Universitas Cenderawasih (Uncen), dan Universitas Muhammadiyah Papua menggelar demonstrasi ‘Indonesia Gelap’.
Aksi yang berlangsung di halaman kampus USTJ, Abepura, kota Jayapura, provinsi Papua, Kamis (20/02/2025) tersebut, terlihat masa aksi membentangkan spanduk dan menggelar sejumlah pamflet.
Beberapa di antaranya, bergiliran tampil menyampaikan orasi pada mimbar bebas untuk menyuarakan tuntutan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Ketua BEM USTJ Ezton Silak mengatakan, aksi itu bagian dari aksi nasional secara serentak yang digelar BEM kampus-kampus di seluruh Indonesia.
“Tagar yang diusung, ‘Indonesia Gelap’, memiliki arti banyak program pemerintah pusat yang tidak berpihak kepada rakyat Indonesia,”katanya.
Tuntutan yang disampaikan, kata Silak, cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, evaluasi program makan bergizi gratis, dan transparansi status pembangunan.
“Beberapa kebijakan pemerintah itu membuat kami, mahasiswa, dosen, dan masyarakat dirugikan. Membuat masyarakat tidak punya harapan masa depan. Aksi dilakukan dengan harapan ada perubahan yang dilakukan presiden dari kebijakan yang ia ambil,”kata Silak.
Menurut Silak, beberapa program yang dijalankan pemerintah pusat, seperti masuknya izin usaha tambang ke dalam kampus, program makan bergizi gratis, dan pemangkasan anggaran, perlu ditinjau kembali.
“Evaluasi total program, makan bergizi gratis (MBG). Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata,”ujarnya.
BEM, lanjut Silak, juga menuntut agar RUU Perampasan Aset disahkan, menolak Dwifungsi TNI, menolak revisi UU Minerba yang bermasalah, menolak impunitas, dan meminta pemerintah menuntaskan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lampau.
“Selain itu, BEM seluruh Indonesia juga meminta pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional,”ujarnya.
Selain itu, tambah Silak, BEM juga mendesak agar pemerintah menciptakan pendidikan gratis dan membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
“Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan dan memperburuk kualitasnya,”katanya.
BEM juga meminta, pemerintah pusat mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bermasalah.
“Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak kepada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati. Juga menolak revisi UU Minerba, karena Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara kritis,”katanya.
BEM juga meminta, pemerintah mengesahkan RUU Masyarakat Adat, karena masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.
Selama aksi berjalan, mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi mahasiswa di Kota Jayapura bergantian berorasi di depan massa. Mereka menyoroti berbagai permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat.
“Salah satunya efisiensi anggaran yang benar-benar merugikan rakyat,”kata Afrizal Saleh Renyaan, aktivis mahasiswa Kota Jayapura.
Ia menilai, efisiensi yang dilakukan pemerintah tidak direncanakan dengan matang sehingga dampaknya merugikan masyarakat.
Ia juga menyoroti, kerusakan hutan adat di berbagai daerah. Tidak hanya merusak lingkungan, kerusakan hutan juga dianggap melanggar hak-hak masyarakat adat.
“Makan bergizi gratis, saya sangat sepakat dengan program Presiden, tapi dengan adanya efisiensi anggaran terhadap pendidikan maupun pemotongan gaji saya tidak sepakat, karena yang semestinya di pangkas anggaran maupun efisiensi anggaran itu tertuju kepada menteri-menteri atau pejabat negara,”pungkasnya. [GRW]
