Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Menko Polhukam Mahfud MD memberikan arahan kepada seluruh pejabat utama dan pegawai Kemenko Polhukam untuk memberi imbauan agar tetap netral dan tidak terlibat politik praktis setelah dirinya resmi menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo.
“Saya secara resmi sudah didaftarkan menjadi calon wakil presiden. Pesan saya, saudara tetap bekerja seperti biasa. Tidak usah ikut-ikut urusan politik. Tidak usah mendukung atau tidak mendukung saya. Itu urusan pribadi saudara dan keluarga saudara di rumah, tapi di kantor ini jangan gunakan fasilitas untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain,” ujar Mahfud MD saat memberi arahan kepada pejabat dan pegawai Kemenko Polhukam, Jakarta, sebagaimana dilansir Beritasatu.com, Jumat (20/10/2023).
Mahfud menuturkan, urusan cawapres merupakan urusan pribadinya, bukan urusannya sebagai menko polhukam. Mahfud meminta pegawai Kemenko Polhukam agar tidak terlibat dalam urusan dukung mendukung terhadap dirinya di Pilpres 2024.
“Tidak boleh ikut-ikutan politik, kampanye, buat barisan, mendukung menko polhukam atau menolak menko polhukam, itu soal lain. Urusan cawapres itu adalah urusan Mahfud MD, bukan urusan menko polhukam. Oleh sebab itu, tugas-tugas yang selama ini saudara lakukan sudah dengan baik, itu diteruskan. Harus netral. Ini juga akan saya sampaikan kepada semua aparat dan institusi pemerintah, agar pemilu berjalan netral,” jelas Mahfud MD.
Lebih lanjut, Mahfud MD mengatakan politik yang harus dikembangkan Kemenko Polhukam adalah politik aspiratif, politik kebangsaan serta politik ideologis, agar ideologi Pancasila kuat tertancap di negara ini. Konstitusi UUD 1945 dan seluruh perangkat hukumnya ditegakkan dengan disiplin.
“Etika dan moral politik kita harus tetap berdasar budaya Indonesia. Tidak boleh ikut politik elektoral, dengan menggunakan simbol-simbol menko polhukam,” ungkap dia.
“Politik kita politik kebangsaan, politik elektoralnya itu urusan saya di luar kantor, sehingga, jangan sampai nanti berita ‘oh Menko Polhukam, Kemenko Polhukam mengadakan kegiatan politik praktis untuk mendukung si A, menolak si B, mengecam si A si B’, baik untuk pemilihan presiden, maupun untuk pemilihan legislatif dan urusan kepala daerah,” pungkas Mahfud MD menambahkan.(***)
