Jakarta, satukanindonesia.com – Pemerintah memperkuat pelaksanaan program swasembada pangan melalui penataan jalur komando penyuluh pertanian dan perbaikan fasilitas kerja di lapangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) di Jakarta, sebagaimana dilansir dari lensahukum.co.id, Senin (12/10/2026)
Untuk mengoptimalkan sarana, prasarana, dan tenaga penyuluhan pertanian. Dilansir dari Detikcom, kebijakan tersebut bertujuan mempercepat pelaksanaan program Kementerian Pertanian melalui petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL).
Sebelumnya, para penyuluh berada di bawah kendali dinas pertanian kabupaten dan kota, sedangkan jalur komando utama dinas tersebut berada pada kepala daerah. Tito menjelaskan bahwa kondisi tersebut dapat menjadi kendala koordinasi antara pemerintah pusat dan petugas di lapangan. Melalui kebijakan baru, penyuluh pertanian memperoleh jalur komando langsung kepada Menteri Pertanian agar program pemerintah dapat dijalankan lebih cepat.
Tito menempatkan kedaulatan pangan sebagai salah satu agenda utama Presiden. Ia menyebut beras dan jagung sebagai komoditas yang menjadi perhatian dalam upaya mewujudkan swasembada pangan secara berkelanjutan.
“Kita tahu bahwa salah satu Asta Cita Bapak Presiden, yang sering saya sampaikan dalam berbagai forum, adalah Indonesia memiliki kedaulatan pangan. Untuk itu, harus ada swasembada pangan. Salah satu komoditasnya adalah beras, di samping jagung dan lain-lain,” ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Tito juga mengapresiasi capaian sektor pangan selama tahun pertama kepemimpinan Amran di Kementerian Pertanian. Menurut Tito, Indonesia telah mencapai swasembada beras pada tahun sebelumnya, sementara pemerintah masih menargetkan kemandirian untuk komoditas lain, termasuk jagung.
“beliau selama setahun pertama ini sudah mampu mewujudkan swasembada beras. Kita tidak ada impor beras, kecuali beberapa beras khusus yang memang tidak ditanam di Indonesia. Beliau juga memiliki target tambahan untuk swasembada komoditas lain ke depannya, seperti jagung,” ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Ia menegaskan bahwa keberadaan penyuluh diperlukan untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak berhenti pada tingkat perencanaan. Petugas di lapangan berperan sebagai pelaksana yang menghubungkan kebijakan pusat dengan kebutuhan sektor pertanian di daerah.
“Para penyuluh pertanian kini memiliki jalur komando langsung kepada Bapak Menteri Pertanian, sehingga beliau memiliki eksekutor di lapangan. Kalau tidak, kebijakan yang beliau sampaikan bisa macet dan tidak tereksekusi di lapangan, yang akan menyulitkan pencapaian target swasembada,” ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Amran menyambut penandatanganan SEB tersebut karena dinilai membantu percepatan pencapaian target swasembada pangan.
Menurut dia, PPL memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi pertanian di daerah dan berperan dalam mengawal penyaluran bantuan pemerintah. Bantuan yang menjadi perhatian para penyuluh meliputi pembangunan irigasi, pupuk, traktor, dan bibit. Pemerintah menilai penguatan peran PPL diperlukan agar berbagai dukungan tersebut dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kami sangat terbantu dengan penandatanganan ini. PPL adalah pasukan terdepan untuk swasembada, merekalah yang tahu kondisi di lapangan. Kita harus membuat regulasi yang memungkinkan mereka bergerak cepat. Regulasi sudah diperbaiki, PPL ditarik ke pusat agar kebijakan pusat bisa dieksekusi dengan cepat,” ujar Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.
Selain penguatan koordinasi, SEB tersebut mencakup perbaikan kantor penyuluh pertanian yang mengalami kerusakan. Amran menyatakan bahwa pembiayaan perbaikan dapat melibatkan Kementerian Pertanian, bupati, atau gubernur sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Untuk mempercepat pelaksanaan, Kementerian Pertanian melakukan penyesuaian alokasi anggaran agar perbaikan dapat dibiayai pada tahun ini.
Pemerintah juga menargetkan kantor PPL yang mengalami kerusakan berat dapat selesai diperbaiki dalam dua bulan. “Terkait kantor-kantor PPL di seluruh Indonesia yang rusak atapnya dan bocor, sesuai MoU kita,
prinsipnya bisa diperbaiki oleh Kementerian Pertanian, bupati, atau gubernur. Namun untuk sementara, kami langsung melakukan refocusing anggaran untuk membiayainya tahun ini,” ujar Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.
Amran menyebut penyediaan tempat kerja yang layak bagi seluruh penyuluh menjadi sasaran berikutnya. Pemerintah berharap semua PPL di Indonesia sudah memiliki tempat bernaung yang layak pada 2027.(***)
