Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan, pemerintah daerah atau Pemda akan menyediakan anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tiap daerah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024.
Hal itu disampaikan Tito saat menyambangi Kantor KPU Republik Indonesia untuk menyerahkan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) untuk Pilkada Serentak 2024, Kamis (2/5/2024).
“Semua Pemda dan KPUD sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Sudah 100 persen, sebagian besar sudah realisasi,” ujar Tito sebagaimana diilansir Liputan6.com, Jumat (3/5/2024).
Tito merinci, total nilai dana secara keseluruhan mencapai Rp20,68 triliun untuk KPU dan Rp6,3 triliun untuk Bawaslu. Namun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.
“Total usulan semua, lebih kurang Rp 20 triliun lebih untuk jajaran KPUD. Untuk jajaran Bawaslu kurang lebih Rp 6,3 triliun. Jadi totalnya lebih kurang hampir 27 triliun dari seluruh daerah. Untuk KPUD dan Bawaslu daerah,” kata Tito.
“Kami juga terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk meyakinkan mereka soal anggaran Pilkada Serentak 2024,” tambah Tito.
Mantan Kapolri ini menjelaskan, anggaran Pilkada berdasarkan Undang-Undang 10 Tahun 2016 menyebut anggaran (pilkada) berdasarkan APBD.
Karena itu, Tito mengaku sejak tahun 2022 meminta daerah proaktif menjalin hubungan dan kerja sama KPUD, Bawaslu daerah masing-masing provinsi kabupaten, kota serta jajaran Polri dan TNI.
“Saya tentunya menarget secepat mungkin. Bila perlu dalam bulan Mei, Juni sudah harus selesai karena teman-teman KPUD, mereka memerlukan biaya untuk mengeksekusi program-programnya. Bawaslu juga demikian dan TNI-Polri juga perlu melakukan persiapan-persiapan,” Tito menandasi. (***)
