Kaltara, satukanindonesia.com – Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Achmad Djufrie mengatakan berbagai persoalan pembangunan di kawasan perbatasan kini mendapatkan perhatian pemerintah pusat, salah satunya ditandai dengan kunjungan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke provinsi tersebut.
Tito tiba di Kalimantan Utara pada Selasa dan dijadwalkan menjalankan sejumlah agenda untuk melihat secara langsung kondisi serta pembangunan kawasan perbatasan.
Salah satu agenda Mendagri adalah menggelar rapat koordinasi mengenai kawasan perbatasan di Kabupaten Malinau.
Tito juga dijadwalkan meninjau sejumlah infrastruktur di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, termasuk Jalan Nasional Krayan-Malinau di Krayan Timur dan lokasi pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Midang.
DPRD Sebut Hasil Perjuangan Panjang Masyarakat Kaltara
Achmad menilai kunjungan Mendagri merupakan hasil perjuangan panjang masyarakat Kalimantan Utara agar persoalan di kawasan perbatasan mendapatkan perhatian pemerintah pusat.
“Jadi kedatangan Mendagri ini tidak lain adalah perjuangan panjang yang masyarakat Kaltara perjuangkan, sehingga beliau diperintahkan Presiden untuk turun langsung melihat perbatasan,” kata Achmad seusai menyambut Tito di Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor.
Menurut Achmad, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama DPRD Kaltara selama ini aktif menyampaikan berbagai persoalan pembangunan kawasan perbatasan kepada pemerintah pusat.
Upaya tersebut dilakukan agar kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan memperoleh perhatian dan tindak lanjut pemerintah.
“Ini tidak lain adalah perjuangan kita selama ini, perjuangan Pak Gubernur, perjuangan teman-teman di DPRD untuk minta bahwa perbatasan ini diperhatikan,” ungkap Achmad.
Pimpinan dan anggota DPRD Kaltara disebut telah beberapa kali membawa persoalan kawasan perbatasan kepada kementerian dan lembaga pemerintah pusat.
Aspirasi mengenai kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan antara lain telah disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan.
Keluhan Masyarakat hingga Media Sosial Jadi Perhatian
Achmad mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat kawasan perbatasan Kalimantan Utara.
Menurut dia, berbagai persoalan dan keluhan yang disampaikan masyarakat melalui beragam saluran, termasuk media sosial, turut mendapatkan perhatian pemerintah pusat.
“Rupanya pemerintah pusat menyimpan, dicatat dulu, dikumpulkan dulu datanya semua, sehingga diperintahkan Mendagri untuk langsung pergi mengecek ke perbatasan,” kata Achmad.
Ia mengatakan pemerintah pusat telah mencatat dan mengumpulkan informasi serta data mengenai persoalan di kawasan perbatasan sebelum mengirim Mendagri untuk melakukan pengecekan langsung.
Menhan Juga Kunjungi Sejumlah Wilayah Kaltara
Kunjungan Tito berlangsung setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan rangkaian kunjungan kerja ke Kalimantan Utara pada 2–3 Oktober 2026.
Sjafrie mengunjungi sejumlah wilayah di Kaltara, yakni Kabupaten Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Tana Tidung.
Ketika Menhan mengunjungi Malinau, pemerintah daerah menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan, termasuk persoalan konektivitas menuju wilayah Krayan.
“Pemerintah pusat menurunkan Mendagri hari ini dan beberapa hari lalu Menhan, untuk langsung melihat bagaimana kondisi perbatasan kita. Terima kasih atas perhatian pemerintah pusat,” ungkap Achmad.
Kunjungan Mendagri dan Menhan menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan secara langsung kondisi kawasan perbatasan sekaligus menyampaikan kebutuhan pembangunan kepada pemerintah pusat.(pantau.com)
