Jakarta, satukanindonesia.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat solidaritas antardaerah ketika terjadi bencana. Menurut dia, bantuan tidak harus dalam jumlah besar karena dukungan dari banyak daerah dapat memberi manfaat signifikan bagi masyarakat terdampak.
“Bencana bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Di sini kita memerlukan kegotongroyongan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, dilansir dari sinpo, Minggu, 30 Agustus 2026.
Menurut Tito, kondisi geografis Indonesia membuat berbagai wilayah memiliki potensi menghadapi bencana. Indonesia memiliki banyak gunung berapi, wilayah laut yang luas, serta sungai yang melimpah.
Karena itu, kata dia, pemerintah daerah yang memiliki kemampuan lebih perlu membantu daerah lain yang sedang menghadapi bencana.
Tito mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang telah menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak bencana, termasuk di Sumatra dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut dia, bantuan tersebut tidak hanya disalurkan dalam bentuk dukungan dari pemerintah daerah, tetapi juga dengan kehadiran sejumlah kepala daerah secara langsung di lokasi bencana.
“Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan (kepala daerah),” ujarnya.
Tito menuturkan, bantuan antar daerah tidak perlu menunggu kemampuan untuk memberikan bantuan dalam jumlah besar. Menurut dia, dukungan yang dihimpun secara bersama-sama dari berbagai pemerintah daerah dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat terdampak.
“Jadi sekali lagi ini solidaritas kita saling membantu antardaerah ketika terjadi bencana ini kiranya dapat menjadi tradisi kita dan itu sangat bermanfaat, jujur sangat bermanfaat bagi daerah-daerah terdampak,” kata Tito.
Selain bantuan antar daerah, pemerintah pusat tetap memberikan dukungan untuk penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah. Untuk penanganan bencana di Sumatera, pemerintah pusat memberikan dukungan anggaran, termasuk tambahan Transfer ke Daerah (TKD).
Sementara untuk NTT, Presiden memberikan dukungan anggaran berupa tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan total Rp200 miliar.(***)
