• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Daerah ‘Tingkat Kemiskinan Tertinggi’ Harus Jadi Prioritas Kebijakan Pendidikan Nasional

Daerah ‘Tingkat Kemiskinan Tertinggi’ Harus Jadi Prioritas Kebijakan Pendidikan Nasional

Agustus 8, 2026
Gandeng Satpol PP Jatim, Yordan Bataragoa Adakan Pelatihan Pemadaman Api, Ini Syaratnya

Gandeng Satpol PP Jatim, Yordan Bataragoa Adakan Pelatihan Pemadaman Api, Ini Syaratnya

November 21, 2026
Penjurian jadi  Sorotan, Gimnastik Kota Bekasi Raih 3 Emas Porprov XV Jabar 2026

Penjurian jadi  Sorotan, Gimnastik Kota Bekasi Raih 3 Emas Porprov XV Jabar 2026

November 21, 2026
ADVERTISEMENT
Pansus DPRD Batam Finalisasi Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Siap Dibawa ke Paripurna

Pansus DPRD Batam Finalisasi Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Siap Dibawa ke Paripurna

November 21, 2026
Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua DPRD Batam Tinjau Seranggong, Temukan Kawasan Tak Lagi Berpenghuni

Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua DPRD Batam Tinjau Seranggong, Temukan Kawasan Tak Lagi Berpenghuni

November 21, 2026
Rp34,57 Triliun Dana Desa Dipakai Bangun KDKMP

Rp34,57 Triliun Dana Desa Dipakai Bangun KDKMP

November 21, 2026
Material Proyek Pelabuhan Sapeken Rp20 Miliar Tersimpan di Jangkar, Ini Penjelasan Dishub Jatim

Material Proyek Pelabuhan Sapeken Rp20 Miliar Tersimpan di Jangkar, Ini Penjelasan Dishub Jatim

November 21, 2026
Demi Keadilan, APRI Dukung Perjuangan DBH Migas Papua Barat

Demi Keadilan, APRI Dukung Perjuangan DBH Migas Papua Barat

November 21, 2026
25 Tahun Otsus Harus Jadi Momentum Evaluasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Papua

25 Tahun Otsus Harus Jadi Momentum Evaluasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Papua

November 21, 2026
Indonesia Ingatkan Amerika Serikat, Rusia, dan China di KTT APEC 2026

Indonesia Ingatkan Amerika Serikat, Rusia, dan China di KTT APEC 2026

November 20, 2026
Di DPR, MenHAM Pigai : 2 Tahun Tak Diajak Rapat Oleh Menko Yusril

Di DPR, MenHAM Pigai : 2 Tahun Tak Diajak Rapat Oleh Menko Yusril

November 20, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Sabtu, November 21, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Fokus Berita

Daerah ‘Tingkat Kemiskinan Tertinggi’ Harus Jadi Prioritas Kebijakan Pendidikan Nasional

(Fokus Berita)

Agustus 8, 2026
in Fokus Berita
0
0
SHARES
74
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A.,

JAKARTA, satukanindonesia.com – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan berkorelasi erat dengan angka putus sekolah.

Ia menegaskan, hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan masih tingginya angka kemiskinan di sejumlah provinsi harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam menyusun kebijakan pendidikan nasional.

Berdasarkan data BPS ini, beberapa provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia masih didominasi oleh wilayah Papua, yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua masih sangat besar dan membutuhkan kebijakan afirmatif yang lebih kuat.

Menurut Filep Wamafma, data BPS tidak boleh berhenti sebagai laporan statistik, tetapi harus menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, khususnya dalam penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, beasiswa afirmasi, pembangunan sarana pendidikan, serta program peningkatan kualitas pendidikan lainnya.

“Daerah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi harus jadi target prioritas dalam kebijakan pendidikan nasional. Negara harus hadir memberikan kesempatan yang sama ke anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak. Karena pendidikan itu merupakan instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan,”tegas Dr. Filep dalam keterangan pers tertulis, Sabtu (08/08/2026).

 

Lebih lanjut ia menilai, apabila kebijakan pendidikan tidak menjawab fakta kemiskinan sebagaimana dipotret oleh BPS, maka tujuan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas SDM akan sulit tercapai. Menurutnya, anak-anak dari keluarga miskin akan semakin rentan kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi akan terus melebar.

Senator Papua Barat itu juga meminta, Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Daerah (Pemda) memberikan perhatian khusus terhadap tingginya risiko putus kuliah di kalangan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, terutama di provinsi-provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi.

“Saya meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah segera ambil langkah nyata untuk mencegah meningkatnya angka putus kuliah lantaran keterbatasan ekonomi. Verifikasi data harus valid dan akurat, mahasiswa dari keluarga miskin harus jadi prioritas dalam pemberian KIP Kuliah, berbagai beasiswa, bantuan biaya hidup, maupun program afirmasi lainnya. Jangan sampai kemiskinan menjadi alasan anak-anak bangsa kehilangan masa depan,”ujar Filep.

Dia lantas menekankan, apabila persoalan ini tidak segera diatasi, Indonesia akan menghadapi dampak jangka panjang yang serius. Hal itu diantaranya seperti meningkatnya angka putus kuliah, menurunnya kualitas SDM, bertambahnya pengangguran, serta semakin sulitnya memutus rantai kemiskinan antargenerasi, terutama di wilayah yang masih menghadapi tingkat kemiskinan tinggi.

“Jangan sampai kita membiarkan anak-anak Indonesia kehilangan kesempatan meraih pendidikan tinggi hanya karena faktor ekonomi. Investasi terbaik untuk mengurangi kemiskinan adalah pendidikan,”tegasnya.

Oleh karena itu, diharapkan hasil BPS harus menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin.

“Sehingga tidak ada lagi generasi yang terancam kehilangan masa depan akibat keterbatasan biaya pendidikan,”tandas Dr. Filep Wamafma yang juga merupakan Sekretaris MPR For Papua. [**/GRW]

ADVERTISEMENT

Komentar Facebook

Tags: Dr. Filep WamafmaKetua Komite III DPD RIPemdaPemerintah PusatPendidikan Nasional
ShareTweetSend

Related Posts

25 Tahun Otsus Harus Jadi Momentum Evaluasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Papua

25 Tahun Otsus Harus Jadi Momentum Evaluasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Papua

November 21, 2026
Cermati Reaksi Parpol Soal Pengganti Gibran, Dr. Filep Wamafma sampaikan 6 Poin Analisis Politik

Cermati Reaksi Parpol Soal Pengganti Gibran, Dr. Filep Wamafma sampaikan 6 Poin Analisis Politik

November 14, 2026
Motivasi Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa ADik se-Jatim, Ketua Komite III DPD RI : Kembangkan Diri dan Bersiap Bangun Daerah

Motivasi Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa ADik se-Jatim, Ketua Komite III DPD RI : Kembangkan Diri dan Bersiap Bangun Daerah

November 13, 2026

Komite III DPD RI Dorong Evaluasi hingga Usulkan UU Khusus MBG dan Perhatian Bagi Daerah 3T

November 9, 2026

Terima 806 Aspirasi, Komite III DPD RI Dorong Pemerintah Perkuat Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

November 9, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?