Jakarta, SatukanIndonesia.Com –Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, ekonomi desa justru tumbuh secara berkelanjutan pada saat terjadi krisis.
“Di antaranya (ekonomi desa) teruji saat krisis moneter pada 1997-1999, dan kontraksi ekonomi sebagai dampak langsung pandemi COVID-19 pada 2020-2021,” ujar Mendes PDTT dalam keterangannya di laman resmi kemendesa.go.id terkait inagurasi Deepening Desa Brilian 2022 di Universitas Airlangga, Surabaya, Jatim pada Kamis (14/7/2022).
Turut hadir dalam acara itu Rektor Universitas Airlangga, Muhammad Nasih; Kepala BPSDM, Luthfiyah Nurlela; dan Kepala Badan Pengembangan Informasi, Ivanovich Agusta; serta Wakil Gubernur Jatim, Emir Dardak yang hadir secara virtual.
Menteri Abdul Halim mengatakan, ketika ekonomi nasional terkontraksi minus 2,07 persen pada 2020, ekonomi desa tercatat tetap tumbuh 1,77 persen karena bertumpu pada sektor pertanian yang hampir seluruhnya diproduksi dari desa.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi pertanian pada 2021 tercatat meningkat menjadi 1,84 persen, ketika ekonomi nasional mulai tumbuh menjadi 3,69 persen.
“Secara faktual, peran ekonomi desa bagi Indonesia adalah sebagai bantalan atau buffer keadilan ekonomi,” imbuhnya,
Menurut Menteri Abdul Halim, keadilan ekonomi juga ditunjukkan oleh peran desa dalam pemerataan kue pembangunan.
Hal ini terlihat dari data Indeks Gini di perdesaan pada periode 2019-2021, yang berturut-turut sebesar 0,315; 0,319 lalu turun hingga masa sebelum pandemi menjadi 0,314.
“Padahal di perkotaan Indeks Gini masih bertengger di 0,391; naik 0,399, dan hanya turun sedikit menjadi 0,398 pada 2021,” katanya.
Lebih lanjut Menteri Abdul Halim mengatakan, untuk menjadikan pertumbuhan ekonomi desa terus berkesinambungan, pihaknya mencanangkan tujuan pembangunan berkelanjutan desa atau Sustainable Deveopment Goals (SDGs) Desa sebagai arah kebijakan pembangunan desa hingga 2030.
SDGs Desa merupakan adaptasi lokal dari program SDGs yang diusung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mempermudah pengukuran hasil, manfaat, dan dampak pembangunan.
Adaptasi itu termasuk mengubah ikon SDGs agar warga desa bisa langsung memahaminya,seperti pengurangan kemiskinan lebih mudah dipahami oleh ikon tabungan.
“SDGs Desa menjadi arah kebijakan pembangunan desa sampai 2030. Ini ditetapkan dalam Permendesa PDTT Nomor 21/2020,” pungkasnya.
InfoPublik
