Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Untuk lebih dapat mengelola ruang laut wilayah perairan Indonesia agar dapat dimanfaatkan lebih optimal, TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam hal ini Pusat Hidro-oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema “Harmonisasi pemanfaatan ruang laut : studi kasus penggelaran kabel bawah laut dengan offshore drilling sumur migas di Selat Malaka”.
Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pusat Hidro-oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Nurhidayat, dihadapan awak media bertempat di Lapangan Trisila Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (10/07).
Kegiatan FGD yang dilaksanakan di ruang serbaguna Pushidrosal, Ancol Timur, Jakarta Utara, pekan lalu tersebut membahas tentang penataan kabel, penataan eksplorasi di laut dan penataan masalah konservasi di laut diantaranya konservasi bahari, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun pelayaran khususnya untuk area lego jangkar.
Selain Pushidrosal, kegiatan FGD tersebut juga diikuti oleh beberapa Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Kondisi jalur pipa dan kabel bawah laut yang saat ini tergelar di seluruh wilayah perairan Indonesia masih belum tertata dengan rapi, sehingga dapat menimbulkan permasalahan terkait aspek teknis, keselamatan pelayaran, pertahanan dan keamanan, perlindungan lingkungan laut serta aspek politis.
Hal tersebut membuat pemerintah mengupayakan menata kondisi pipa dan kabel bawah laut yang tergelar tersebut. Penataan alur pipa dan kabel bawah laut di Indonesia yang saat ini tengah dilakukan Pemerintah, bertujuan untuk menata ruang wilayah laut Indonesia agar bisa dimanfaatkan secara optimal.
Berdasarkan Keputusan Menkomarves nomor 51 tahun 2023, Danpushidrosal mendapatkan amanah untuk mengemban tugas dan bertanggung jawab sebagai ketua tim pelaksana tim nasional pengelolaan penyelenggaraan alur pipa dan/atau kabel bawah laut guna mengawal penataan alur pipa dan/atau kabel bawah laut. Sebagai bagian dalam proses implementasi penataan ruang laut sesuai dengan Kepmen KP nomor 14 tahun 2021 tentang alur pipa dan/atau kabel bawah laut.
Tim nasional Penataan Ruang Laut ini mempunyai tugas dan fungsi masing-masing namun disatukan dalam satu visi membangun Indonesia lebih baik. Penataan ruang laut ini dimaksudkan supaya ada kesinambungan dan tidak saling tumpang tindih antara kepentingan satu dengan yang lain. Setiap kepentingan akan saling menunjang dan mendukung.
“Melaui FGD ini diharapkan dapat menghasilkan harmonisasi pemanfaatan ruang laut untuk berbagai bangunan maupun instalasi bawah laut dan semoga seluruh program pembangunan nasional kelautan guna tercapainya ketahanan energi serta terciptanya transformasi digital dapat berjalan selaras dan harmonis, sesuai dengan prinsip dan kaidah pemanfaatan ruang laut”, jelas Danpushidrosal.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan sejumlah penekanan terkait aspek hidrografi, dimana menurut Kasal data hidrografi yang berkualitas memegang peranan penting untuk memastikan keberhasilan berbagai operasi angkatan laut.
“Informasi hidrografi yang akurat dan mutakhir sangat penting untuk menjamin keamanan dan efisiensi aktivitas maritim di wilayah lautan kita yang luas”, tandas Laksamana TNI Muhammad Ali.
