Menurut Menkeu, APBN terus hadir menjaga daya tahan ekonomi, mendukung masyarakat, serta memastikan agenda pembangunan berjalan konsisten di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
“Hingga 31 Maret 2026, Pendapatan Negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun atau 18,2 persen dari target APBN. Realisasi tersebut tumbuh 10,5 persen secara tahunan (year on year/yoy), menunjukkan kapasitas penerimaan negara yang tetap terjaga di tengah tantangan global,” kata Menkeu dalam dalam keterangan tertulisnya, dilansir dari infopublil, Kamis (7/5/2026).
Ditambahkannya, penerimaan perpajakan mencapai Rp462,7 triliun atau 17,2 persen dari target APBN, tumbuh 14,3 persen (yoy). Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak terealisasi Rp394,8 triliun atau 16,7 persen APBN dengan pertumbuhan sangat kuat sebesar 20,7 persen (yoy).
Pertumbuhan penerimaan pajak didukung oleh membaiknya aktivitas usaha, harga komoditas yang masih mendukung, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan transformasi digital administrasi perpajakan.
Sementara itu, lanjut Menkeu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp67,9 triliun atau 20,2 persen dari target APBN.
Meski masih mengalami kontraksi sebesar 12,6 persen (yoy), penerimaan tersebut dinilai tetap memberikan kontribusi penting dalam menopang pendapatan negara sekaligus mendukung pengelolaan perdagangan dan perlindungan industri domestik.
Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi mencapai Rp112,1 triliun atau 24,4 persen dari target APBN. Secara tahunan, PNBP mengalami kontraksi 3 persen (yoy). Namun, apabila dividen BUMN atau PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) tidak diperhitungkan, maka PNBP justru tumbuh 7 persen (yoy).
Di sisi belanja negara, realisasi mencapai Rp815 triliun atau 21,2 persen dari target APBN, tumbuh signifikan sebesar 31,4 persen (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menkeu menjelaskan percepatan belanja tersebut menunjukkan APBN bergerak cepat sejak awal tahun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp610,3 triliun atau 19,4 persen dari target APBN. Angka tersebut mencerminkan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional, belanja kementerian dan lembaga, perlindungan sosial, serta berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp204,8 triliun atau 29,5 persen dari target APBN. Pemerintah memastikan sinergi pusat dan daerah terus diperkuat agar pelayanan publik, pembangunan infrastruktur daerah, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal berjalan optimal.
Dalam pelaksanaan program prioritas, pemerintah mencatat realisasi program MBG mencapai Rp55,3 triliun hingga akhir Maret 2026. Program tersebut telah menjangkau 61,8 juta penerima dan melibatkan 26.066 SPPG.
Secara keseluruhan, APBN mencatat defisit Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan keseimbangan primer negatif Rp95,8 triliun. Pemerintah menilai posisi tersebut masih terjaga, terukur, dan sesuai dengan desain APBN 2026.
“Pembiayaan anggaran juga dikelola secara prudent, efisien, dan fleksibel mengikuti dinamika pasar keuangan,” ujar Menkeu.
Di sektor perekonomian, pemerintah mencermati ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik yang mendorong kenaikan harga energi dan berdampak pada aktivitas ekonomi dunia. Meski demikian, APBN tetap dijaga sebagai peredam gejolak ekonomi.
Pemerintah juga mencatat sektor manufaktur Indonesia masih bertahan di zona ekspansi, menandakan aktivitas ekonomi nasional tetap berjalan meski mengalami perlambatan.
Menkeu menegaskan Indonesia memiliki resiliensi ekonomi yang kuat dengan buffer ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan negara lain. Ketahanan tersebut tercermin dari surplus neraca perdagangan yang terus berlanjut serta kinerja ekspor yang tetap solid.
Selain itu, peningkatan impor yang didominasi bahan baku dan barang modal menunjukkan aktivitas produksi dan investasi domestik masih berada dalam fase ekspansif.
Pada Triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,61 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang kuatnya permintaan domestik dan ekspansi sektor-sektor produktif.
Pengeluaran pemerintah melalui peningkatan realisasi belanja APBN dan pelaksanaan program prioritas juga dinilai memberikan dorongan penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, inflasi Triwulan I 2026 tetap terkendali pada level 3,48 persen dan bersifat temporer. Pemerintah mencatat inflasi kembali menurun pada April 2026 menjadi 2,42 persen.
Ketahanan Sektor Keuangan
Ketahanan sektor keuangan juga dinilai tetap terjaga di tengah tekanan global. Pemerintah terus aktif menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, yield Surat Berharga Negara (SBN), dan kepercayaan pasar.
Pasar SBN disebut tetap solid di tengah dinamika pasar keuangan global. Incoming bid dan rata-rata bid-to-cover ratio lelang SBN tetap kuat, sementara pasar SBN mencatat net inflow sebesar Rp13,4 triliun sepanjang April 2026.
Menurut Menkeu, kondisi tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Yield SBN juga mengalami penurunan dengan spread SBN rupiah terhadap US Treasury (UST) yang lebih rendah dibandingkan banyak negara peers, menandakan risiko yang tetap terkendali.
Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus memantau perkembangan global guna memastikan stabilitas pasar keuangan tetap terjaga.
Dengan pengelolaan fiskal yang prudent dan koordinasi kebijakan yang solid, pemerintah optimistis APBN 2026 akan terus menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(***)
