• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Suhartoyo Terpilih Jadi Ketua MK Gantikan Anwar Usman

MK Tolak Gugatan Uji Formil Terkait Syarat Maju Capres-Cawapres

Januari 16, 2024
Prabowo Sibuk, Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden Indonesia Diundurkan

Prabowo Sibuk, Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden Indonesia Diundurkan

November 17, 2026
Kepala Daerah Diminta Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

Kepala Daerah Diminta Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

November 17, 2026
ADVERTISEMENT
Staf Anggota DPR Tersangka Suap Pilih Bungkam

Staf Anggota DPR Tersangka Suap Pilih Bungkam

November 16, 2026
Indonesia Tegaskan Komitmen Optimalkan ASEAN DEFA

Indonesia Tegaskan Komitmen Optimalkan ASEAN DEFA

November 16, 2026
DISOROT DEDI MULYADI & DPRD, KOALISI MASYARAKAT SIPIL JABAR SOAL PENURUNAN FOTO GIBRAN

DISOROT DEDI MULYADI & DPRD, KOALISI MASYARAKAT SIPIL JABAR SOAL PENURUNAN FOTO GIBRAN

November 16, 2026
Cegah Risiko Hukum dalam Keputusan Bisnis, KPK Perkuat Tata Kelola BUMD DKI Jakarta

Cegah Risiko Hukum dalam Keputusan Bisnis, KPK Perkuat Tata Kelola BUMD DKI Jakarta

November 16, 2026
BMKG: Prakiraan Cuaca Jakarta Hari ini Didominasi Hujan

BMKG: Prakiraan Cuaca Jakarta Hari ini Didominasi Hujan

November 16, 2026
Hadiri Penutupan Batam International Sea Eagle Boat Race 2026, Wakil Ketua I DPRD Ucapkan Selamat kepada Pemenang

Hadiri Penutupan Batam International Sea Eagle Boat Race 2026, Wakil Ketua I DPRD Ucapkan Selamat kepada Pemenang

November 16, 2026
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam Hadiri Jalan Sehat HKN ke-62, Ajak Masyarakat Budayakan Hidup Sehat

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam Hadiri Jalan Sehat HKN ke-62, Ajak Masyarakat Budayakan Hidup Sehat

November 16, 2026
Program MBG Presiden Prabowo Habiskan Anggaran 173 Triliun

Program MBG Presiden Prabowo Habiskan Anggaran 173 Triliun

November 16, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Selasa, November 17, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Hukum

MK Tolak Gugatan Uji Formil Terkait Syarat Maju Capres-Cawapres

[Hukum]

Januari 16, 2024
in Hukum, News, Politik
0
0
SHARES
37
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT

Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji formil terkait putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat maju capres-cawapres di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (16/1).

Perkara ini diawali dengan pengajuan oleh dua pakar hukum tata negara terkemuka, Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, yang bertindak sebagai para pemohon.

Dalam sidang pembacaan putusan, delapan hakim hadir untuk memberikan keputusan, dengan satu kecuali, yakni Anwar Usman.

Keputusan ini sesuai dengan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memutuskan untuk tidak melibatkan Anwar Usman, adik ipar Presiden Joko Widodo, dalam menangani Perkara 145/PUU-XXI/2023.

“Dalam provisi, menolak permohonan provisi para pemohon,” tegas Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MKRI.

Lebih lanjut, Suhartoyo menyampaikan bahwa dalam substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi juga menolak seluruhnya permohonan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar.

Putusan ini menegaskan bahwa interpretasi Mahkamah Konstitusi mengenai syarat batas minimal usia capres/cawapres, sebagaimana tertera dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023, tetap berlaku. Keputusan ini tentu saja memiliki dampak signifikan terhadap proses pemilihan umum dan tata cara pencalonan di masa mendatang.

Seiring dengan putusan ini, Mahkamah Konstitusi kembali menunjukkan perannya sebagai lembaga yang menjaga keberlanjutan hukum dan memberikan kepastian bagi proses demokrasi di Indonesia.

Adapun dalam petitum provisi usai mengajukan perbaikan permohonan, Denny dan Zainal meminta agar MK menyatakan menunda berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PU-XXI/2023.

Kemudian, meminta MK agar menyatakan menangguhkan tindakan/kebijakan yang berkaitan dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PU-XXI/2023.

ADVERTISEMENT

Selain itu, Pemohon meminta MK memeriksa permohonan mereka secara cepat dengan tidak meminta keterangan kepada MPR, DPR, Presiden, DPD, atau pihak terkait lainnya.

Mereka juga meminta MK memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut tanpa campur tangan Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Sedangkan dalam petitumnya, Denny dan Zainal meminta MK mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

“Menyatakan pembentukan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023 tidak memenuhi syarat formil berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian bunyi petitum Pemohon dalam Surat Perbaikan Permohonan, dikutip dari laman MKRI, pada Senin (15/1/2024).

Tak hanya itu, Denny dan Zainal meminta MK memerintahkan kepada penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024 untuk mencoret peserta pemilu yang mengajukan pendaftaran berdasarkan pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 109 ) sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PU-XXI/2023, akibat telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Atau menetapkan agenda tambahan khusus bagi peserta pemilu yang terdampak untuk mengajukan calon pengganti dalam rangka melaksanakan putusan ini dengan tidak menunda pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Para Pemohon. (***)

 

 

Komentar Facebook

Tags: Batas Usia Capres-CawapresDenny IndrayanaMahkamah KonstitusiMKSuhartoyo
ShareTweetSend

Related Posts

Mahkamah Konstitusi Tidak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024

Mahkamah Konstitusi Tidak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024

Oktober 7, 2026
Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Putusan MK soal Anggaran MBG Mulai Diterapkan pada 2027

Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Putusan MK soal Anggaran MBG Mulai Diterapkan pada 2027

Agustus 3, 2026
Mahkamah Konstitusi Putuskan Soal Anggaran MBG, Menkeu: Pemerintah Siap Laksanakan

Mahkamah Konstitusi Putuskan Soal Anggaran MBG, Menkeu: Pemerintah Siap Laksanakan

Agustus 1, 2026

MK Putuskan Operator Seluler Diwajibkan Sediakan Opsi Sisa Kuota Tetap Aktif

Juli 24, 2026

Mahkamah Konstitusi Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung oleh Rakyat

Juni 30, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?