Jakarta, SatukanIndonesia.Com – MPR RI kembali membahas ihwal kemungkinan untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan para pimpinan MPR menyadari bahwa UUD 1945 harus disesuaikan dengan tuntutan zaman.
“Yang pasti kemarin kita bicara soal pentingnya PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) untuk perjalanan bangsa ini ke depan. Pertanyaan kemudian apakah pembahasan ini kita lakukan sebelum pemilu atau setelah pemilu. Kita sepakat kemarin untuk membahas Pokok-Pokok Haluan Negara yang tinggal satu langkah lagi yaitu pembentukan panitia ad hoc di sidang paripurna MPR kita tunda selesai pemilu,” kata Bamsoet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, sebagaimana dilansir detiknews, Rabu (9/8/2023).
“Karena kami menyadari bahwa Undang-Undang Dasar hasil amandemen keempat tersebut perlu penyempurnaan, disesuaikan dengan tuntutan zaman,” imbuhnya.
Bamsoet mengungkapkan ada sejumlah hal yang diusulkan untuk ditambahkan dalam UUD 1945. Salah satunya, kata dia, perihal kekuasaan negara atas wilayah udara dan angkasa.
“Misalnya kita belum ada di sana mencantumkan udara angkasa dikuasai sepenuhnya oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kita hanya mencatat di pasal 33 itu sumber daya alam yang terkandung di bumi seluas-luasnya dikuasai oleh negara, tapi angkasa, udara. Sementara kemajuan teknologi sudah sampai sana belum masuk dalam konstitusi kita,” jelasnya.
Pimpinan MPR pun, kata Bamsoet, sepakat agar pembahasan amandemen UUD 1945 dilakukan pada periode mendatang. Sebab, para pimpinan MPR enggan pembahasan amandemen ini dicurigai untuk memperpanjang masa jabatan presiden.
“Untuk sementara kesepakatan adalah kita bahas nanti setelah pemilu. Karena kalau sekarang takutnya bukan apa dicurigai untuk perpanjang masa jabatan presiden, untuk apa lagi? Penundaan pemilu dan seterusnya. Jadi malah menurut kami kontraproduktif sehingga kita berkesimpulan kita bahas nanti pascapemilu,” tutur Bamsoet.(***)
