SatukanIndonesia.com – Pakistan tengah mengkaji larangan impor mobil mewah, ponsel pintar, dan keju sebagai upaya menghindari dana talangan (bailout) dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Meski belum ada keputusan yang diambil, langkah-langkah tersebut merupakan bagian upaya Dewan Penasihat Ekonomi (EAC) Pakistan untuk mengatasi defisit neraca pembayaran sebagai tekad untuk menghindari dana talangan IMF.
EAC mengadakan sesi pertama diskusi larangan impor pada pekan lalu, dipimpin Menteri keuangan Asad Umar yang baru mulai menjabat pada bulan lalu.
Selisih antara ekspor dan impor yang kian besar menyebabkan kurangnya suplai dolar terhadap perekonomian negara tersebut. Hal ini memicu tekanan pada mata uang negara tersebut dan kian berkurangnya cadangan devisa.
Kondisi ini mendorong sebagian besar analis memperkirakan Pakistan akan membutuhkan dana talangan dari IMF untuk yang ke-15 kalinya sejak awal 1980.
Namun, Perdana Menteri Imran Khan yang baru terpilih mengkritik budaya ketergantungan Pakistan pada IMF. Pejabat partainya juga mengkritik langkah reformasi dan penghematan yang diminta IMF justru akan mencekik belanja pemerintah yang sebenarnya dijanjikan selama kampanye.
Ashfaque Khan, salah satu anggota EAC yang merupakan profesor di salah satu Universitas menjelaskan pembahasan dalam pertemuan pekan lalu berfokus pada ide-ide baru untuk membantu mengekang impor.
“Saya tidak menemukan anggota (yang) menyarankan Pakistan harus ke IMF, karena ada alternatif lain,” ujar dia, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (10/09).
Khan menyebut langkah-langkah yang dibahas adalah larangan untuk impor keju, mobil, ponsel, hingga buah yang dapat menghemat US$4-5 miliar. Selain itu, mendorong ekspor yang diharapkan dapat mendatangkan aliran dana masuk US$2 miliar.
“Anda bisa melihat banyaknya keju yang didatangkan dari luar negeri. Pasar penuh dengan keju impor. Apakah negara yang saat ini tak banyak memiliki dolar harus mengimpor keju?” terang Khan.
Umar tak memberikan konfirmasi ketika dihubungi Reuters. Namun, ia baru-baru ini mengatakan kepada senat, jika Paksitan harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk mendapat pendanaan US$9 miliar, maka opsi dana talangan IMF merupakan kemunduran.
Tahun lalu, pemerintah sebelumnya menaikkan tarif hingga 50 persen pada 240 barang-barang impor, termasuk keju dan mobil, serta memberlakukan bea masuk atas lusinan impor baru. Namun, tidak ada larangan impor langsung yang dikeluarkan.
Umar baru-baru ini mengatakan Pakistan tidak akan mengesampingkan kemungkinan permintaan bantuan “negara sahabat” – biasanya kode untuk sekutu bersejarah China dan Arab Saudi – agar tidak mendatani IMF, serta mengumpulkan uang di pasar utang internasional.
Defisit transaksi berjalan Pakistan pada akhir kuartal dua lalu melebar 43 persen menjadi $ 18 miliar, seiring lonjakan harga minyak. Pakistan mengimpor sekitar 80 persen kebutuhan minyaknya.
Untuk meredakan tekanan neraca tersebut, bank sentral Pakistan telah mendevaluasi rupee empat kali sejak Desember, sementara suku bunga telah naik tiga kali tahun ini. (*)
