Jakarta, SatukanIndonesia.com – Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) Remy Hastian Putra Muhammad Puhi menyatakan pihaknya akan menolak jika Istana mengundang BEM SI ke Istana Negara untuk membahas perihal Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 atau Omnibus Law UU Cipta Kerja.
“Tidak akan mau,” kata Remy saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Jumat (6/11).
Hal ini juga diungkap Remy menanggapi beberapa perkumpulan mahasiswa yang telah diundang pihak Istana dan bertemu dengan Staf Khusus Presiden dari kalangan milenial, Aminuddin Ma’ruf.
Pihak BEM SI pun, kata Remy, tak terlalu ingin menanggapi perihal undangan dan pertemuan yang dilakukan lembaga mahasiswa di luar BEM SI dengan pihak Istana. Kata dia, setiap lembaga mahasiswa memiliki hak dan jalan perjuangannya masing-masing.
“Itu hak mereka dalam bergerak secara lembaga,” kata dia.
BEM SI, kata Remy, hingga saat ini memiliki cara berjuang sendiri dalam menolak undang-undang kontroversial tersebut. Salah satunya dengan aksi turun ke jalan.
“Kemungkinan kami akan turun kembali,” kata dia.
Aminuddin memang telah melakukan pertemuan dengan tujuh perwakilan Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia pada Kamis (5/11/2020) kemarin.
Pertemuan itu dilakukan untuk menyampaikan penolakan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Selain dengan mahasiswa dari perguruan tinggi Muhammadiyah, Aminuddin juga dijadwalkan bertemu dengan sembilan orang perwakilan dari Dewa Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Se-Indonesia (DEMA PTKIN).
Pertemuan itu dijadwalkan akan dilakukan siang ini, dan telah dikonfirmasi langsung oleh Aminuddin. Kata dia, pertemuan dengan mahasiswa ini dilakukan bertahap dari setiap lembaga kampus untuk menampung masukan terkait undang-undang kontroversial itu.
“Iya bertahap, kemarin saya menerima perwakilan dari BEM perguruan tinggi muhammadiyah,” katanya.
