Surabaya, SatukanIndonesia.com – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur meminta para kepala daerah dari kader partai serta pimpinan dan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan di wilayah Jawa Timur untuk menunda berbagai kegiatan seremonial yang dinilai berpotensi membebani anggaran daerah. Demikian pernyataan. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim Deni Wicaksono sebagaimana dilansir website resmi PDI Perjuangan Jatim (10/3).
Kebijakan tersebut menurut Deni merupakan tindak lanjut dari instruksi DPP PDI Perjuangan melalui Surat Nomor 963/IN/DPP/III/2026. Surat itu mengingatkan seluruh kader partai di pemerintahan daerah agar bersiap menghadapi dampak kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah.
Deni Wicaksono yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini menyampaikan bahwa arahan dari DPP harus dijalankan secara disiplin sebagai bentuk tanggung jawab politik partai dalam melindungi kepentingan masyarakat.
Menurutnya, seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD dari PDI Perjuangan perlu mencermati secara serius dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap kondisi fiskal di daerah masing-masing.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah dunia sebesar satu dolar Amerika Serikat berpotensi menambah beban subsidi energi nasional hingga sekitar Rp7 triliun.
Situasi ini dapat berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak, meningkatnya biaya distribusi barang, serta tekanan terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok masyarakat.
Karena itu, DPP PDI Perjuangan meminta kader partai yang menjabat di pemerintahan daerah untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD sekaligus melakukan analisis menyeluruh terkait potensi dampak fiskal di daerah.
Menindaklanjuti arahan tersebut, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menekankan pentingnya efisiensi belanja daerah dengan memprioritaskan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Legislator asal Dapil Trenggalek – Ngawi – Ponorogo – Pacitan ini menyebutkan bahwa dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, pemerintah daerah perlu lebih berhati-hati dan disiplin dalam mengelola anggaran.
Kegiatan yang tidak mendesak, khususnya yang bersifat seremonial dan berpotensi memboroskan anggaran, sebaiknya ditunda.
Pada bagian lain Ia juga menambahkan bahwa fokus kebijakan anggaran daerah seharusnya diarahkan pada upaya menjaga stabilitas harga pangan, memastikan distribusi barang tetap lancar, serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan.
Selain itu, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur juga mendorong pemerintah daerah memperkuat program jaring pengaman sosial bagi kelompok yang paling terdampak potensi kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti buruh, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Deni juga menegaskan bahwa keberpihakan kepada rakyat kecil merupakan prinsip ideologis PDI Perjuangan, sehingga arahan dari DPP tersebut perlu dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Pada bagian lain Mantan Plt. Ketua DPC PDI Perjuangan Pacitan ini juga menyampaikan bahwa DPD PDI Perjuangan Jawa Timur akan terus berkoordinasi dengan kepala daerah serta fraksi PDI Perjuangan di DPRD agar instruksi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif di seluruh wilayah Jawa Timur.
“Ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kepemimpinan yang responsif, disiplin dalam pengelolaan anggaran, serta benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” tutup Deni (Yos)
