Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun menyampaikan sejumlah petitum dalam sidang pendahuluan pemeriksaan kelengkapan administrasi gugatan terhadap KPU di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Tadi dibahas soal petitum. Kami ingin pembuktian apa benar terjadi pembiaran oleh KPU sebagai tergugat,” kata Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun di PTUN, Jakarta Timur, sebagaimana dilansir metrotvnews.com, Kamis, 2 Mei 2024.
Gayus menjelaskan pembiaran yang dimaksud ialah tetep meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto. Sebab, usia Gibran sejatinya belum memenuhi syarat menjadi cawapres.
Gayus mafhum Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan MK nomor Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal syarat capres dan cawapres. Beleid itu memungkinkan Gibran akhirnya melaju sebagai cawapres Prabowo.
“Kami mohon ke PTUN dari temuan di persidangan apakah KPU melanggar hukum. Kalau terbukti (melanggar), kami minta (Prabowo-Gibran) tidak dilantik,” ujar dia.
Gayus menyebut putusan PTUN memang tidak bisa membatalkan putusan MK. Namun putusan itu diharapkan menjadi pertimbangan MPR yang berwenang melantik presiden dan wakil presiden terpilih.
“Kami berpendapat mungkin MPR tidak mau (melantik Prabowo-Gibran),” papar dia. (***)
