Semarang, SatukanIndonesia.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelontorkan bantuan keuangan (bankeu) kepada pemerintahan desa bidang Sarpras Perdesaan pada 2022 sebesar Rp1.662.977.500.000. Bantuan itu untuk pembangunan sarpras di 12.425 titik.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Permadesdukcapil Provinsi Jateng Didi Haryadi mengatakan, pihaknya menjadi satu dari tiga OPD yang menangani pemberian bankeu pemdes.
Dua OPD lain adalah Disperakim menangani bantuan RTLH, dan Dinas Pemuda Olahraga & Pariwisata yang menangani pengembangan desa wisata.
Baca Juga: Hut Ke-2 Japnas Kota Bekasi, Pemkot Bekasi Harap Pengusaha Kota Bekasi Terus Berkembang
Menurut Didi, Dinas Permadesdukcapil menangani bankeu sarpras. Seperti pembangunan atau penyediaan sarana prasarana drainase, pengaspalan, betonisasi, perbaikan kantor desa, talud, embung, energi yang terbarukan, kantor BUMDes, Kios Pasar Desa, penyediaan air bersih, pengadaan kesenian, perpustakaan desa, taman bacaan desa, dan sebagainya.
“Di tahun 2022 (bankeu sarpras) menjadi 12.425 titik atau dengan total Rp1,6 triliun. Kepedulian serta perhatian terhadap pembangunan sarpras perdesaan, pemulihan ekonomi desa, penanganan kemiskinan di desa, luar biasa yang terjadi di Jawa Tengah,” kata Didi di ruang kerjanya, Senin (24/1/2022).
Dia menerangkan, bankeu sarpras ini diberikan pada 29 kabupaten se-Jawa Tengah. Jumlah bantuan terbesar di antaranya di Kabupaten Pati pada 824 lokasi dengan nilai anggaran Rp135.155.000.000, dan Kabupaten Grobogan sebanyak 636 lokasi dengan nilai bantuan Rp111.750.000.000.
Baca Juga: Wagub Jabar Tinjau Vaksin Tahap Tiga di Stadion Patriot Candrabhaga
Selain sarpras, pihaknya juga ikut memberi bankeu untuk pengembangan kawasan perdesaan (PKP) kepada 53 desa, dengan total Rp2,650 miliar untuk penyertaan modal bagi BUM Desa Bersama.
Tidak hanya itu, pemerintah provinsi juga memperhatikan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dengan jumlah lokasi 7.809 titik, dengan alokasi total anggaran Rp39 miliar, di mana tiap desa mendapat Rp5 juta untuk operasional KPMD.
Ditambahkan, bantuan yang diberikan itu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Didi mencontohkan, pada 2020 pemprov memberikan bantuan sarpras desa di 5.326 titik sasaran pembangunan, dengan jumlah anggaran Rp933 miliar. Pada 2021, bantuan keuangan sarpras meningkat siginfikan, yaitu 6.953 titik lokasi dengan anggaran mencapai Rp1,069 triliun.
Baca Juga: Pemkot Bekasi dan Perwakilan BPKP Provinsi Jabar Tandatangani Komitmen Bersama tentang Anti Korupsi
“Ini kepedulian dan kehadiran (pemerintah) Provinsi Jawa Tengah dalam ikut serta berperan membangun desa-desa di Jawa Tengah,” ucap Didi.
Dia menyampaikan, OPD lain yakni Disperakim memberikan bantuan RTLH untuk 11.417 lokasi dengan nilai bantuan yang dialokasikan Rp137.004.000.000. Bantuan yang ditangani Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata berupa pengembangan desa wisata Rp18.500.000.000.
Adapun tujuan pemberian bantuan keuangan untuk pemerintahan desa, kata Didi, untuk penanganan kemiskinan yang ada di desa. Jadi tidak hanya pemberian bantuan ke warganya, tapi juga percepatan pembangunan infrastruktur yang ada di desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
“Karena untuk penanganan kemiskinan ini tidak hanya dari segi warganya atau masyarakatnya, tapi bagaimana mendukung agar kegiatan di desa lancar. Dari segi transportasi, dari segi pelayanan dasar seperti penyediaan air bersih, dari segi sarana dan prasarana yang ada, sehingga pemerintah provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan ke pemerintah desa,” tandasnya. (Nal/SI)
