Jakarta, satukanindonesia.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut program pemutihan ijazah sebagai bentuk kehadiran negara dalam memastikan tidak ada anak Jakarta yang terhambat masa depannya hanya karena alasan administratif.
Hal ini disampaikan Pramono saat menyerahkan bantuan pemutihan ijazah tahap IV kepada 1.897 pelajar dari sekolah swasta, Kamis, 21 Agustus 2025.
“Ini bukan hanya soal ijazah. Ini soal membuka kembali masa depan anak-anak Jakarta yang sempat terhenti. Kita ingin pastikan keadilan pendidikan itu benar-benar dirasakan,” kata Pramono, dilansir dari Sinpo.id, Kamis, 21 Agustus 2025.
Adapun program pemutihan ijazah yang digagas Pemprov DKI menggunakan anggaran sebesar Rp 7,6 miliar, dan diberikan dalam tiga gelombang. Ijazah yang sebelumnya ditahan oleh sekolah swasta karena tunggakan biaya kini dapat diambil oleh siswa, tanpa syarat.
Pramono berharap para pelajar yang menerima manfaat dari program ini mampu menjadikannya sebagai titik awal perubahan. Dia menyebut pendidikan harus menjadi hak, bukan privilese.
“Dengan kerja keras, kesungguhan, mimpi, dan fokus, saya yakin ini modal untuk kalian bersekolah dengan baik. Siapa tahu suatu hari ada di antara kalian yang menjadi wali kota, gubernur, menteri, bahkan politisi. Hidup itu tidak ada yang tahu,” ucapnya.
Lebih jauh, dia juga mengungkapkan, program ini dirangkaikan dengan kegiatan edutrip bagi para penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, sebagai upaya membuka wawasan pelajar terhadap fasilitas pendidikan dan budaya yang ada di ibu kota.
“Jakarta memiliki sumber daya dan fasilitas yang luar biasa, dan anak-anak harus diajak melihat itu secara langsung. Edukasi bukan hanya dari buku, tapi dari pengalaman,” ujar Pramono.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menjelaskan, ribuan peserta didik dari tingkat SD hingga SMA menerima pemutihan ijazah pada tahap IV tahun ini.
“Dengan total anggaran Rp 7.698.788.800, bantuan ini akan disalurkan dalam tiga gelombang,” ujarnya.(***)
