MANOKWARI, SATUKANINDONESIA.Com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai menegaskan, siap menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penghematan anggaran pada 2025.
Menurutnya, sejak awal Kementerian HAM sudah menyusun program kerja prioritas yang dapat mengakselerasi pencapaian cita-cita Presiden Prabowo.
“Kami staf dan pembantu Presiden yang siap laksanakan perintah! Presiden adalah kepala negara yang tahu bagaimana membawa bangsa ini lebih maju dan berkembang,”ujar Natalius Pigai melalui siaran pers yang diterima media ini, Selasa (28/01/2025).
Ia mengatakan, pihaknya (Kemham RI) telah mendorong atau memberi akselerasi pencapaian Presiden melalui program prioritas pemerintah.
Meski begitu, Pigai tidak merincikan langkah-langkah penghematan anggaran yang akan dilakukan bersama jajarannya.
Namun, ia hanya menegaskan, pelaksanaan program maupun kinerja di Kementerian HAM tidak akan terdampak oleh penghematan anggaran yang akan dilakukan.
“Kementerian HAM lancar-lancar saja untuk 2025 dan siap laksanakan perintah! Kementerian HAM baru, tapi saya kerja siang dan malam sehingga semua tinggal take off laksanakan,”kata Pigai.
Sejumlah program prioritas yang telah dirancang, lanjut Pigai, tetap akan berjalan sesuai jadwal.
Pigai mencontohkan, penyusunan regulasi induk terkait HAM melalui revisi Undang-Undang (UU) HAM dan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
Tak hanya itu, Kementerian HAM juga tengah mempersiapkan penerbitan Keppres tentang Restorative Justice dan Keppres tentang Bisnis dan HAM.
“Kebijakan rekonsiliasi dan perhatian pada kelompok rentan juga tetap jalan. Demikian pula kegiatan tetap kami di PBB paling tidak 4 kali dalam 1 tahun juga jalan,”kata Pigai.
Ditambahkannya, hal ini tidak terlepas dari upaya Kementerian HAM mempercepat kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan penyusunan program kerja prioritas. Seluruh persiapan infrastruktur dan SDM lebih cepat dari target.
Penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) melalui Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Menteri (Kepmen) juga telah rampung sejak dua bulan lalu.
Selain itu, lanjut Pigai, pelantikan pejabat eselon 1 hingga eselon 4 telah selesai pada Desember 2024, lebih cepat enam bulan dari target tim transisi, yakni Juni 2025. [GRW]
