Jakarta, SatukanIndonesia.com – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pemberian tanda jasa dan kehormatan kepada para tokoh bukan sebagai upaya pembungkaman atau hal lain.
Menurut Moeldoko, penganugerahan pemberian tanda jasa tersebut adalah mandat dari konstitusi semata.
“Enggak ada hubungannya bintang jasa yang diberikan Presiden dengan upaya membungkam, independensi, atau dengan reshuffle,” tegas Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Kamis, (12/11/2020).
Moeldoko mengatakan pemberian tanda jasa dinilai oleh dewan kehormatan yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Tiap lembaga bisa mengajukan calon-calon penerima.
“Ada usulan dari lembaga yang bersangkutan dengan berbagai alasan-alasan tertentu, kemudian pada saat sidang, itu kita uji argumentasinya, alasan-alasan itu. Kami dari dewan menentukan ini berhak mendapatkan, ini tidak berhak mendapatkan, dan seterusnya,” jelasnya.
Selain Mahfud, ada mantan Panglima TNI purn Agus Suhartono, Meutia Hatta, dan Anhar Gonggong yang menilai. Moeldoko sekaligus membantah pemberian tanda kehormatan upaya membungkam salah satu pihak.
“Kemarin diributkan kalau pemberian penghargaan kepada Pak Gatot Nurmantyo upaya membungkam, enggak. Pak Gatot itu posisinya sama dengan saya (mantan Panglima TNI), saya diberikan bintang itu pada saat pensiun dan Pak Gatot terima bintang itu dari Kepala Negara,” tuturnya.
Presiden Joko Widodo memberikan 71 Bintang Mahaputra kepada kepala lembaga dan menteri Kabinet Indonesia Kerja pada Rabu, 11 November 2020. Namun, Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2014-2016 tak masuk daftar tokoh yang diberi bintang jasa. (ms/bm)
