Jakarta, SatukanIndonesia.Com -Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau agar masyarakat mengutamakan kurban sehat.
Artinya memilih hewan kurban yang sehat dan terbebas dari penyakit. Termasuk dari penyakit kuku dan mulut (PMK).
Pernyataan ini guna menanggapi peristiwa yang terjadi saat ini.
Berupa tingginya angka kasus PMK di Indonesia. Terlebih penyakit ini menyerang hewan kurban jenis kambing, domba dan sapi.
“Sebaiknya sapi yang untuk kurban sebagaimana juga untuk disembelih kepentingan konsumsi yang betul-betul sehat. Sebab nanti dampaknya tidak bagus kan untuk kesehatan,” jelasnya ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Rabu (22/6)
Imbauan ini, lanjutnya, sejalan dengan syarat dalam berkurban.
Memilih hewan kurban yang sehat dan tidak dalam kondisi sakit. Terlebih daging dari hewan kurban nantinya akan dibagikan dan dikonsumsi.
Haedar meyakini tidak semua hewan kurban terjangkit PMK. Sehingga syarat kurban hewan sehat masih bisa terpenuhi. Tentunya masyarakat harus lebih teliti saat memilih hewan kurban.
“Jadi kami imbau juga kepada masyarakat umum supaya berkurban dan menyembelih hewan kurban yang sehat yang sesuai dengan persyaratan dan tidak sakit. Jadi ini imbauan kami,” katanya.
Haedar mendorong pemerintah gerak cepat dalam menangani PMK. Terutama agar sebaran penyakit dan virus tidak semakin luas. Disatu sisi juga mencegah melalui medis kepada hewan ternak.
Berbicara hewan kurban menurut Haedar tak hanya tentang Idul Adha. Namun banyak para pedagang yang menggantungkan nasibnya pada hewan kurban. Sehingga sangat penting agar pemerintah intens dalam penanganan PMK.
“Kami percaya pemerintah dapat mengatasi PMK. Syukur bisa menekan sedimikian rupa di hari-hari yang makin dekat ibadah kurban, karena lebih-lebih bagi petani kecil ya, satu ekor sapi, satu ekor kambing itu kan sangat berharga,” ujarnya.
Disatu sisi Haedar juga meminta peternak telaten. Terutama dalam menjaga dan menjamin kesehatan hewan ternaknya. Terutama agar tak terpapar PMK.
“Bersama – sama antispasinya. Tapi karena itu kami percaya pemerintah mengambil langkah yang sigap, cepat dan akurat agar PMK tidak mewabah dan merugikan petani,” katanya. (*)
