Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Aksi premanisme berupa pemukulan terhadap Dosen Universitas Indonesia (UI) sekaligus pegiat media sosial Ade Armando, menuai komentar dan kecaman dari berbagai kalangan. Salah satunya Ketua Badan Anggaran DPR MH Said Abdullah yang menilai aksi kekerasan itu sangat tidak berperikemanusiaan.
Ketua Badan Anggaran DPR MH Said Abdullah menilai aksi kekerasan itu sangat tidak berperikemanusiaan. Karenanya, dia meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan proses hukum maksimal terhadap para pelaku kekerasan terhadap dosen Universitas Indonesia (UI) ini. Sebab, negara ini tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme dan intoleransi.
“Saya juga meminta Polisi mengidentifikasi kelompok dan jaringannya terhadap sekelompok massa yang membonceng momentum aksi mahasiswa tanggal 11 April 2022 yang menuntut Presiden Jokowi mundur, karena mengarah pada tindakan inkonstitusional,” jelasnya di Jakarta, Selasa (12/4).
Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum tanpa ada tekanan dan rasa takut dijamin oleh Undang-Undang (UU). Namun kebebasan harus bertanggungjawab. Artinya penggunaan kebebasan tidak menabrak kepentingan umum, tidak menimbulkan fitnah, prasangka, tindakan anarkis, dan diniatkan untuk perubahan sosial kearah yang lebih baik.
Politikus asal Madura itu mengatakan, aksi massa mahasiswa yang digelar 11 April 2022 yang menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden wajib dihargai.
Aspirasi ini sesungguhnya sejalan dengan sikap politik PDI Perjuangan. Bahkan berkali-kali Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik, Keamanan dan Pemerintahan dan juga Ketua DPR RI, Puan Maharani menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini.
Hal ini sejalan dengan sikap Presiden Joko Widodo menegaskan sikap politiknya bahwa berkomitmen melaksanakan pemilu dan pilkada 2024 dan tidak bersedia untuk perpanjangan masa jabatan presiden hingga periode ketiga.
Jika berpijak pada sikap ini sesungguhnya tuntutan mahasiswa yang aksi massa 11 April 2022 telah terpenuhi.
“Adik-adik mahasiswa tetap melaksanakan aksi massa pada tanggal 11 April 2022 yang menyuarakan penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kita hargai pilihan ini, sebab memang begitulah teks dan konteksnya isi dan normanya UU,” terangnya.
Namun politisi senior PDI Perjuangan ini khawatir niat tulus para mahasiswa ini disertai banyak pembonceng. Apalagi, eskalasi politik menuju 2024 akan terus tinggi. Bahkan setiap momentum sekecil apapun peluangnya akan dimanfaatkan berbagai kepentingan dari luar kelompok mahasiswa.
“Kekhawatiran saya terbukti, banyak tokoh-tokoh politik dan orang orang yang tidak jelas ikut nimbrung dalam aksi mahasiswa,” tuturnya.
Seyogyanya jelas Said, para mahasiswa melakukan strerilisasi kelompok massanya melalui tali dan dilakukan sterilisasi oleh asisten teritorial (aster) aksi massa. Tetapi dari banyak rekaman video dan foto, kelompok kelompok diluar mahasiswa sedemikian bebas keluar masuk menjadi bagian dari gelombang massa mahasiswa.
Para pembonceng juga dengan bebasnya membentangkan spanduk tuntutan Jokowi mundur. “Tuntutan ini jelas bertolak belakang dengan aspirasi mahasiswa. Pada saat yang sama, kita juga menyaksikan aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Ade Armando,” urainya.
Said menilai naiknya eskalasi politik saat ini dipicu oleh sebagian pembantu presiden, yang tidak bertanggungjawab melemparkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode. Padahal nyata-nyata wacana tersebut bertentangan dengan konstitusi.
“Agar kiranya Presiden Joko Widodo serius mengevaluasi para pembantunya yang menimbulkan langkah langkah kontraproduktif,” imbuhnya.(***)