Jakarta, SatukanIndonesia.com – Beberapa kepala Daerah yang sering berada di urutan teratas dalam sejumlah hasil survei Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Meskipun beberapa kepala daerah tersebut sering berada di posisi teratas dalam sejumlah hasil survei, menurut Politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono, mereka Gubernur yang berasal dari pulau Jawa tidak ada spesialnya.
Arief mengatakan, baik Ganjar maupun Anies Baswedan bukan kelas nasional. Sehingga belum bisa memimpin Indonesia.
Baca Juga: Andi Arief Singgung Hasto Soal Tambang Andesit, Adian Napitupulu Beri Balasan Begini
“Mereka bukan kelas Nasional. Kalau urus negara, berantakan. Kan udah dicontohnya sekarang kan. Mau bangun apa yang dibangun palingan sumber daya manusianya,” ujar Arief Poyuono dilansir SatukanIndonesia.com dalam sebuah video di Twitter-nya, Jum’at, 18 Februari 2022.
Arief menilai, para Gubernur di Pulau Jawa kurang mendapat tantangan ketika memimpin daerahnya. Sebab mereka memiliki APBD yang cukup besar, hal itu berbeda dengan kepala daerah dari luar pulau Jawa.
“Gubernur di pulau Jawa itu punya saran dan prasarana infrastruktur yang lengkap. Punya sumber daya manusia yang lebih maju dan berpendidikan dibanding dengan gubernur-gubernur lain di luar pulau Jawa,” katanya.
Baca Juga: Sekjen PDIP Diminta Segera Klarifikasi Dugaan Keterlibatan di Proyek Tambang Andesit
Kemudian mereka punya APBD banyak, dibanding APBD Daerah-daerah di luar Jawa,” sambungnya.
Dia mengatakan, investasi yang masuk di daerah luar pulau jawa, tidak lain hanya berupa perkebunan dan pertambangan.
Baca Juga: Ada Upaya PDIP Mendam Ganjar Agar Tak Maju di Pilpres 2024, Tujuannya Apa?
Hasil investasi itu pun nantinya akan dinikmati daerah di Pulau Jawa. Sebab hasil hutan dan tambang akan dibawa ke daerah Jawa yang untuk diproduksi.
“Meskipun banyak Investasi di luar jawa, tapi itu bukan Industri, paling hanya perkebunan dan penambangan. Dan hasil-hasilnya itu untuk dibawa ke pulau Jawa untuk diproduksi. Jadi pajaknya yang dinikmati siapa, ya Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat,” ungkapnya. (nal/SI)
